Bupati Dawam Tinjau Ketersedian Minyak Goreng Dipasar Modern

WartaPramudya--Sukadana--Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo meninjau langsung pasar modern ritel di Kecamatan Sukadana. Kamis (20-1-2023).

Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo mengatakan peninjauan ini bertujuan untuk memastikan harga minyak goreng sudah turun sesuai dengan anjuran kementria. Perdagangan RI.

"Setelah tadi kami melihat langsung minyak goreng dibeberapa pasar modern atau ritel Alfamart dan Indomart yang ada di Kecamatan Sukadana," ujar Dawam.

Dawam juga meminta pihak pasar atau pengusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebab minyak goreng merupakan bahan pokok yang dibutuhkan warga.

"Harga memang sudah turun perkilogramnya 14 ribu dan adanya cuma yang kemasan dua liter itupun stok terbatas, jadi sata berharap meskipun harganya sudah turun tapi stok harus terpenuhi demi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Verzanita Hasan mengatakan untuk menindaklanjuti sidak hari ini dinas perindag juga akan melakukan sidak dipasar tradisional.

"Kami juga akan melakukan sidaj kepasar-pasar Tradisional yang ada di Lampung Timur guna memastikan ketersediaan Minyak Goreng," katanya.(af)

Babinsa Kodim 0429/Lamtim Aktif Dampingi Vaksin Covid-19 Anak 6-11 Tahun

WartaPramudya--Lampung Timur, Penyelenggaraan vaksin Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun yang diselenggarakan di Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menciptakan herd immunity terus mendapat pendampingan dari TNI-Polri.

Seperti pendampingan kegiatan kali ini yang dipimpin langsung oleh Danramil 429-04/Sribhawono Kapten Arm. Adi Hernizam beserta Anggota berlokasi di SDN 1 Sribhawoho, Lampung Timur.

Danramil menyampaikan bahwa kegiatan serbuan vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini, nantinya direncanakan secara bertahap dan di laksanakan di semua sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

"Selain vaksin untuk dewasa dan lansia, vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini juga merupakan program Pemerintah dalam upaya untuk mencegah penyebaran pandemi yang berlangsung hingga saat ini dalam rangka memperkuat imun tubuh supaya terhindar dari virus Covid-19″ ujar Danramil, Kamis (20/1/2022).

Danramil menambahkan bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini tidak jauh beda perlakuanya dengan pelaksanaan vaksin bagi dewasa maupun lansia.

"Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk vaksin diantaranya membawa Kartu Keluarga (KK) atau dokumen lainnya yang mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) serta peserta vaksin dipastikan sehat. Termasuk melewati beberapa prosedur seperti verifikasi, pemeriksaan,penyuntikan dan melaksanakan observasi selama 30 menit antisipqsi terjadinya KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)", pungkas Danramil.

Sebagai informasi, KIPI bisa diartikan sebagai setiap kejadian medis yang tidak diinginkan, terjadi setelah pemberian imunisasi, dan belum tentu memiliki hubungan kausalitas dengan vaksin. Nantinya penerima vaksin diberikan kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan Covid-19. Kartu vaksinasi berupa manual dan atau elektronik.(tmsp)

Pemkab Lamtim Gelar Forum Rancangan RKPD 2023

WartaPramudya--Sukadana, Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2023.

Kegiatan tersebut berlangsung digedung Pusiban Komplek Perkantoran Pemkab setempat, kamis (20-1-2021).

Bupati Dawam dalam arahannya mengatakan Forum Konsultasi Publik adalah sebuah proses perencanaan pembangunan daerah, dalam rangka menyempurnakan dan menyepakati rancangan awal RKPD untuk periode Tahun 2023.

"Dengan adanya Forum ini kedepan perencanaan ditahun 2023 lebih baik lagi dan leboh maksimal untuk kepentingan masyarakat Lampung Timur," ujar Dawam. 

Dawam mengatakan Program prioritas harus kita utamakan, dengan mendahulukan program yang menyangkut pelayanan 

kepada masyarakat, sesuai prinsip perencanaan daerah.

"Kita harus mampu berinovasi dan 

berimprovisasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah, namun harus tetap sesuai koridor dan aturan hukum yang berlaku," katanya. 

Dawam juga berharap, agar dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2023 yang akan datang, selain tetap berpedoman pada visi-misi dan agenda kerja kepala daerah, juga tetap memperhatikan pendekatan teknokratik, partisipasif, politis, top-down dan bottom-up.

"Sebagai upaya penyesuaian dan penyelarasan program kerja, dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, penyusunan program kerja harus menyesuaikan perkembangan yang terjadi dan aspirasi dari masyarakat," harapnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Kepala OPD, Para Camat, Perwikalan Forum Kades, Tokoh Agama, tokoh Masyarakat, dan beberapa Organisasi lainnya.(af)

PAC PP Mataram Baru Resmi Dilantik

WartaPramudya--Mataram Baru,Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila(PP) Kecamatan Mataram Baru resmi dilantik. Rabu (19-1-2021).

Pelantikan yang berlangsung di Aula Kecamatan Mataram Baru tersebut dipimpin Langsung Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lampung Timur Hevzon.

Dalam arahannya Hevzon mengucapkan selamat kepada Bagus Pribadi sebagai ketua dan seluruh Pengurus PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Mataram Baru. 

"Selamat dan kedepan PAC Pemuda Pancasila harus mampu bersinergi dengan Forkopimcam Kecamatam Mataram baru sehingga terjalin hubungan yang baik," ujar Hevzon didampingi Sekretaris MPC Oktavianus Ali.

Selain itu Hevzon menambahkan seluruh pengurus juga harus mampu berbaur dengan masyarakat dan bergotong royong membantu masyarakat dalam berbagai hal yang bersifat positif.

"Kita harus mampu menunjukan kepada masyarakat bahwa Pemuda Pancasila siap terjun langsung dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan, harus kompak dan tetap solid," tambahnya.

Sementara itu Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Mataram Baru Bagus Pribadi mengaku siap menjalankan apa yang disampaikan oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila.

"Kami pengurus PAC siap menjalankan perintah dan siap bersinergi dengan forkopimcam dan gotong royong membantu masyarakat serta berkontribusi nyata dalam kegiatan sehari-sehari," katanya.(af)

Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni: Realisasi APBD Tahun 2021 Lebih Tinggi Dibanding Tahun Sebelumnya

WartaPramudya--JAKARTA, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan realisasi APBD Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Pelaksana harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Keuda Kemendagri), Agus Fatoni pada Webinar Keuda _Update_ Seri II bertajuk Percepatan Realisasi APBD dan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pasca Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemda, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuda Kemendagri, Rabu, 19 Januari 2022.

"Realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2021 per 31 Desember mencapai Rp. 1.115,10 triliun atau 95,59%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar Rp. 1.050,93 triliun atau 92,48%. Sedangkan dari sisi belanja, per 31 Desember 2021 daerah berhasil merealisasikan belanja sebesar Rp. 1.092,13 triliun atau 85,69%. Capaian ini melampaui realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp. 1.021,26 triliun atau 82,69%,” jelas Fatoni.

Pada webinar tersebut dirinya juga mengingatkan agar tren kenaikan realisasi APBD harus terus ditingkatkan. Untuk itu, daerah perlu menerapkan sejumlah strategi dalam percepatan realisasi APBD di tahun 2022. Fatoni menguraikan langkah percepatan tersebut dapat dilakukan dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban dari setiap kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan. Pemerintah daerah juga harus terencana, konsisten, dan terukur dalam pelaksanaan anggaran. Upaya ini bisa dilakukan dengan menetapkan target per triwulan guna menghitung capaian penyerapan anggaran. 

“Di samping itu, setiap perangkat daerah perlu mengambil langkah kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” kata Fatoni. 

Ia juga mengimbau, agar kepala daerah segera menetapkan pejabat pengelola keuangan daerah tanpa menyebutkan tahun anggaran. Sehingga penggantian pejabat tersebut tidak perlu dilakukan setiap tahunnya. Selain itu, realisasi pos anggaran kesehatan, termasuk untuk membiayai program pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 harus terus dilakukan akselerasi. “Langkah percepatan lainnya adalah dengan melakukan lelang dini di bulan Juli atau Agustus pada tahun sebelumnya, sejak KUA-PPAS telah ditetapkan,” imbuh Fatoni. 

Menurutnya, beragam langkah percepatan tersebut perlu ditunjang dengan upaya asistensi, monitoring dan evaluasi secara periodik. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim kerja yang dipimpin langsung oleh sekretaris daerah sekaligus memberikan teguran dan sanksi bagi perangkat daerah yang memiliki capaian realisasi yang rendah. 

“Pemerintah pusat juga terus mendorong percepatan realisasi anggaran daerah dengan membentuk tim beranggotakan Kemendagri, BPKP, LKPP, dan K/L terkait untuk menyiapkan kebijakan teknis, melakukan monitoring, evaluasi, dan mencarikan solusi terhadap permasalah di daerah. Diharapkan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama di kabupaten/kota di wilayahnya,” tandas Fatoni. 

Sebagai informasi, berikut peringkat daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi pada APBD 2021; Provinsi Gorontalo,Jawa Timur, Papua Barat,Riau dan Bangka Belitung.

Untuk Kabupaten meliputi Kabupaten Bengkalis,Tulungagung,Tapanuli Selatan,Kutai Timur,Siak.

Dan untuk Kota meliputi Blitar,Madiun,Batu,Magelang dan Tanjung Pinang.

Kemudian Peringkat daerah dengan realisasi belanja tertinggi pada APBD 2021 diantaranya Provinsi Papua Barat,Jawa Barat, Lampung,Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan.

Tingkat Kabupaten diantaranya Kabupaten Gayo Lues,Kolaka Utara,Bolaang Mongondow Utara,Lampung Selatan dan Kubu Raya 

Dan untuk Kota diantaranya Kota Sukabumi,Kotamobagu,Bima,Mataram,Tanjung Pinang.(mec)

Sumber : Dirjen Keuangan Kemendagri