Puskesmas Sukadana Gelar Evaluasi PMT Pangan Lokal 2026

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR --Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Sukadana Kabupaten Lampung Timur menggelar kegiatan Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbasis Pangan Lokal Tahun 2026 di Aula UPTD Puskesmas setempat, Kamis (25/6/2026).

Adapun program PMT berbasis pangan lokal tersebut diberikan kepada ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK), balita gizi kurang, balita berat badan kurang, serta balita yang tidak mengalami kenaikan berat badan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Sukadana Hendra Septiawan, Plt Kepala UPTD Puskesmas Sukadana Mediariani, perwakilan Danramil Sukadana, perwakilan Kapolsek Sukadana, PLKB Kecamatan Sukadana, Ketua TP PKK Kecamatan dan desa, kader PMT Lokal, serta petugas UPTD Puskesmas Sukadana. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 33 peserta.

Plt Kepala UPTD Puskesmas Sukadana, Mediariani, mengatakan permasalahan gizi pada balita dan ibu hamil KEK hingga saat ini masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara bersama-sama. Menurutnya, pemberdayaan kader melalui pelatihan penyiapan makanan berbasis pangan lokal menjadi salah satu strategi penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi.

"Kader merupakan garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Keberhasilan peningkatan kesehatan ibu hamil KEK dan balita gizi kurang sangat dipengaruhi oleh kualitas serta kompetensi kader kesehatan," ujar Mediariani.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program PMT Lokal selama ini.Menurutnya, kegiatan evaluasi tersebut bertujuan untuk melihat capaian program yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta menyusun langkah-langkah perbaikan agar pelaksanaan PMT Lokal ke depan dapat berjalan lebih optimal.

"Kami berharap melalui kegiatan ini dapat terjalin diskusi yang konstruktif dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dalam upaya peningkatan status gizi ibu hamil dan balita di wilayah kita," ungkapnya.

Sementara itu, Camat Sukadana Hendra Septiawan memberikan apresiasi atas pelaksanaan Program PMT Lokal yang dinilai sebagai salah satu upaya penting dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi pada ibu hamil dan balita.

"Keberhasilan program ini tentunya membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, TP PKK, PLKB, kader, maupun masyarakat," kata Hendra.

Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan evaluasi tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas program.

"Mari kita bersama-sama melihat capaian yang telah diraih, mengevaluasi berbagai kendala yang ada, serta menyusun langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program ke depan. Mari kita terus memperkuat koordinasi dan komitmen lintas sektor demi terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas," pungkasnya.(Prapto)

Pemkab Lampung Timur Susun Langkah Strategis Pemulihan Pascabencana Lewat Jitupasna

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR --Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor)Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat , Kamis (25/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ahmad Zainuddin, mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampung Timur, Rustam Effendi. Rakor ini Kepala Pelaksana BPBD Mohammad Ridwan ,Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Arjon Bastian dan diikuti oleh 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang tergabung dalam tim teknis pengkajian kebutuhan pascabencana.

Dalam laporannya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Timur, Mohammad Ridwan, menyampaikan bahwa rapat koordinasi JITUPASNA dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Timur.

Menurutnya, rakor tersebut juga menjadi wadah untuk menyelaraskan dan meningkatkan peran pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mengkaji kebutuhan pascabencana serta merumuskan rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam jangka waktu tertentu.

"Melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat tersusun draft Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan serta prasarana pascabencana sebagai pedoman pelaksanaan di daerah," ujar Ridwan.

Mohammad Ridwan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir serta berharap seluruh rangkaian rapat koordinasi dapat berjalan lancar dari awal hingga selesai dan menghasilkan rumusan yang bermanfaat bagi daerah.

Sementara itu dalam sambutan tertulis Sekdakab yang dibacakan Ahmad Zainuddin, disampaikan pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan langkah penting dalam mendukung penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 6 Tahun 2017.

"Pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan langkah penting dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus tindak lanjut pembentukan Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana," ujar Ahmad Zainuddin saat membacakan sambutan Sekda.

Menurutnya, bencana alam maupun non-alam dapat terjadi sewaktu-waktu dan menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat, infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian hingga lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah yang terencana, terukur, dan berbasis data agar proses pemulihan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa Tim JITUPASNA memiliki peran strategis dalam melakukan identifikasi, inventarisasi, serta pengkajian secara menyeluruh terhadap berbagai kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. 

Hasil pengkajian tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi serta berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga berharap melalui rapat koordinasi ini dapat tercipta kesamaan persepsi, sinkronisasi data, dan penguatan koordinasi antarperangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan demikian, dokumen pengkajian yang dihasilkan dapat lebih akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, seluruh peserta rapat diimbau untuk memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana berdiskusi, bertukar informasi, dan menyampaikan berbagai masukan konstruktif. Kolaborasi antarinstansi dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemulihan pascabencana yang cepat, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemkab Lampung Timur juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat Lampung Timur semakin tangguh menghadapi berbagai potensi bencana.

Di akhir sambutannya, Sekdakab Lampung Timur menyampaikan apresiasi kepada BPBD Kabupaten Lampung Timur, seluruh anggota Tim JITUPASNA, OPD terkait, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

"Semoga rapat koordinasi ini menghasilkan rumusan dan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi pembangunan daerah serta mempercepat proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Lampung Timur," tutupnya.(Prapto)

Babinsa Kodim 0429/Lamtim Implementasikan "Santi Aji" di Desa Binaan

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR--TNI AD kuat bersama Rakyat bukan hanya slogan semata, di Lampung Timur artinya konkret. Babinsa selalu hadir di tengah masyarakat dalam setiap kegiatan apapun bersama rasa dalam suka maupun duka.

Dandim 0429/Lamtim Letkol Inf Danang Setiaji, dalam keterangannya, Kamis 25 Juni 2026 menuturkan, kemanunggalan TNI-Rakyat itu tidak lahir dari seremonial. Kemanunggalan lahir dari keringat Babinsa yang ngaduk semen bareng masyarakat, tawa Babinsa yang ngopi bareng warga di pos kamling, memberikan materi wasbang di sekolahan hingga kegiatan ibadah bersama warga masyarakat.

"Babinsa itu bukan prajurit yang nunggu di Makodim ataupun Makoramil,.Babinsa itu ujung tombak kami yang 24 jam hidup di tengah rakyat. Ingat baju loreng itu kehormatan. Jangan kotori dengan arogansi, kalau rakyat senyum lihat loreng lewat, berarti tugas Babinsa berhasil", ujar Dandim.

Masih disampaikan Dandim terkait kehadiran Babinsa memberikan materi wasbang maupun nilai-nilai kedisiplinan wujud nyata TNI menjaga generasi.

"Mungkin yang kita kerjakan saat ini belum langsung kelihatan hasilnya, generasi muda adalah pelaku bangsa hari ini harapnya dengan bekal yang diberikan akan menjadi warga negara yang cerdas, berakhlak, tidak ingin dijajah lagi baik dijajah hoax, rasa malas serta di jajah bangsa dan produk asing", imbuhnya.

Lebih lanjut Dandim menjelaskan, negara Indonesia itu ibarat rumah besar jika desa aman maka negara otomatis aman. Itulah Babinsa harus turut serta berperan aktif dalam kegiatan siskamling dalam rangka menjaga Kamtibmas di wilayah binaan 

"Jaga desa kita hari ini lewat siskamling, mengaji, lewat gotong royong. Karena benteng NKRI yang paling kuat bukan tembok beton, Benteng NKRI adalah Babinsa yang dicintai warganya di 264 Desa sekabupaten Lampung Timur", jelas Dandim.

Tak lupa orang nomor satu di Kodim 0429/Lamtim berpesan kepada seluruh Babinsa untuk terus mengamalkan Santi Aji dengan selalu hadir ditengah-tengah masyarakat dan memberikan solusi.

"Tetap lakukan pengabdian terbaik di masing-masing wilayah binaan. Mungkin kalian tidak dapat sorotan kamera nasional, tapi kalian dapat doa dari masyarakat yang hidupnya aman dan nyaman berkat kehadiran para Babinsa sekalian", pesan Dandim.

Sumber : pendim0429

Lampung Siap Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027, Ribuan Wartawan Akan Hadir

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR--Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 yang akan digelar di Provinsi Lampung.

Kesiapan tersebut ditandai dengan audiensi dan koordinasi antara pengurus PWI Lampung dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi Lampung di kantor dinas setempat, Rabu (24/6/2026).

Pertemuan ini membahas berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan dua agenda nasional yang diperkirakan akan dihadiri ribuan wartawan dari seluruh Indonesia.

Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, menjelaskan bahwa pelaksanaan HPN 2027 akan menjadi momentum bersejarah bagi Provinsi Lampung. 

Pasalnya, untuk pertama kalinya peringatan HPN digelar di daerah tersebut. Sementara itu, Porwanas terakhir kali diselenggarakan di Lampung pada tahun 1993.

“Kontingen dari berbagai provinsi dijadwalkan mulai tiba di Lampung pada 4 April 2027. Pertandingan 14 cabang olahraga akan dimulai pada 5 April, sedangkan puncak peringatan HPN akan berlangsung pada 12 April 2027,” ujar Wirahadikusumah.

Ia menambahkan, sektor pariwisata akan menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan. Hal ini diwujudkan melalui lomba jurnalistik kategori foto, video, dan feature yang mengangkat potensi daerah.

“Seluruh pengadaan fasilitas pendukung bagi kontingen akan dilakukan secara transparan. Penyambutan peserta juga akan melibatkan organisasi perangkat daerah,” katanya.

Kepala Dinas Parekraf Provinsi Lampung, Tony Ferdiansyah, menegaskan bahwa kedua agenda nasional tersebut harus dimanfaatkan untuk mempromosikan destinasi wisata dan produk unggulan daerah.

“Pelaksanaan kegiatan ini harus mampu mengeksplorasi potensi pariwisata Lampung. Selain itu, peserta harus mendapatkan akses informasi yang jelas agar terhindar dari praktik percaloan, termasuk dalam pemesanan kamar hotel,” ujar Tony.

Ia juga meminta panitia segera menyelesaikan pemetaan lokasi kegiatan, menyiapkan kuliner khas Lampung, serta menampilkan produk kriya unggulan bagi para tamu.

Dinas Parekraf Lampung turut menyatakan kesiapan mendukung publikasi HPN dan Porwanas 2027 melalui platform digital, termasuk media sosial dan jejaring kreator konten. 

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan eksposur pariwisata sekaligus mendorong kunjungan wisatawan domestik.

Sementara itu, Sekretaris PHRI Lampung, Didi Indra, menyatakan pihaknya siap mendukung penyediaan akomodasi bagi peserta dan tamu yang hadir.

“Kami menunggu nota kesepahaman resmi untuk menyusun penawaran layanan akomodasi hotel,” ujarnya.

Asosiasi perjalanan wisata seperti Asita dan Astindo juga menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan ini dengan mengoptimalkan destinasi wisata dan taman rekreasi di berbagai wilayah Lampung sebagai lokasi pendukung.(*)

TAPD Lampung Timur Dorong Optimalisasi Pendapatan Sektor BLUD dan PBB-P2

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR--Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Lampung Timur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar audiensi di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten setempat, Rabu (24/6/2026)

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampung Timur, Rustam Efendi, dan dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diantaranya, Kepala Bapenda Lampung Timur Agus Firmansyah Lukman, perwakilan Inspektorat,Bappeda, BPKAD, Kepala Bagian Hukum Media Ulfah, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Ekawaty Apryandari serta Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Ahmad Zainudin.

Kepala Bapenda Kabupaten Lampung Timur, Agus Firmansyah Lukman menjelaskan, audiensi bersama TAPD membahas koordinasi dan evaluasi anggaran daerah , termasuk berbagai langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Salah satu sumber pendapatan yang perlu terus dioptimalkan adalah pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), baik yang berasal dari puskesmas maupun rumah sakit daerah,"tegas Agus usai acara audiensi TAPD.

Pada kesempatan tersebut juga terungkap, hingga 22 Mei 2026 realisasi pendapatan BLUD Puskesmas mencapai Rp19,23 miliar atau 34,10 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp56,41 miliar. Sementara itu, realisasi pendapatan BLUD RSUD mencapai Rp17,87 miliar atau 37,12 persen dari target Rp48,16 miliar.

Selain itu, retribusi pelayanan fasilitas kesehatan lainnya telah melampaui target dengan realisasi Rp148,37 juta atau 167,6 persen dari target Rp88,5 juta. Sedangkan retribusi pelayanan puskesmas non-BLUD baru terealisasi Rp2,68 juta atau 17,9 persen dari target Rp15 juta.

Selain sektor kesehatan forum tersebut juga membahas capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026. 

Berdasarkan data Bapenda per 22 Juni 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Timur mencapai Rp3,91 miliar atau 16,60 persen dari total ketetapan sebesar Rp23,59 miliar.

Dari 24 kecamatan yang ada, Kecamatan Braja Selebah mencatat capaian tertinggi dengan realisasi sebesar 63,17 persen atau Rp430,83 juta dari ketetapan Rp682 juta. 

Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Way Bungur dengan capaian 39,63 persen dan Kecamatan Gunung Pelindung sebesar 36,58 persen.

Sementara itu, sejumlah kecamatan masih perlu meningkatkan capaian penerimaan PBB-P2, di antaranya Kecamatan Bumi Agung yang baru mencapai 0,22 persen, Purbolinggo 3,41 persen, Sukadana 3,91 persen, dan Labuhan Maringgai 4,37 persen.

Agus menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk PBB-P2, juga menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

"PBB-P2 merupakan salah satu sumber PAD yang sangat penting. Karena itu diperlukan dukungan seluruh kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran," pungkasnya.(Prapto)