HPN 2027 Di Lampung Inklusif dan Kolaboratif

PRAMUDYAFM,JAKARTA-- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan tetap menjalankan peran sebagai penanggung jawab dan penyelenggara Hari Pers Nasional (HPN) 2027, dengan komitmen memperluas keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers agar perhelatan nasional insan pers tersebut semakin inklusif dan merepresentasikan seluruh ekosistem pers Indonesia.

Penegasan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Dewan Pers dan Pengurus Pusat PWI di Jakarta, Rabu (2/9/2026), yang secara khusus membahas penyelenggaraan HPN dan wacana perubahan tata kelolanya.

Pertemuan dihadiri Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, serta anggota Dewan Pers Abdul Manan, Muhammad Jazuli, Yogi Hadi Iswanto, Maha Eka Swasta, dan Rosarita Niken Widiastuti.

Delegasi PWI dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekretaris Jenderal Marthen Selamet Susanto, Wakil Bendahara Umum Badar Subur, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu, Marah Sakti Siregar, serta sejumlah pengurus PWI Pusat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, PWI juga menyerahkan pendapat hukum resmi sebagai bagian dari penjelasan mengenai landasan hukum, sejarah, dan praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN selama ini.

PWI Jelaskan Akar Sejarah HPN

Di hadapan pimpinan dan anggota Dewan Pers, Akhmad Munir memaparkan sejarah lahirnya HPN yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan PWI.

Tanggal 9 Februari yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional memiliki hubungan historis langsung dengan kelahiran PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta.

Gagasan penetapan Hari Pers Nasional secara formal kemudian lahir dari Kongres PWI di Padang pada 1978, dibahas dalam forum Dewan Pers pada masa itu, dan akhirnya memperoleh pengakuan negara melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya,” kata Akhmad Munir.

Munir menjelaskan, selama kurang lebih empat dekade PWI secara konsisten menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan HPN dengan melibatkan pemerintah, Dewan Pers, pemerintah daerah, organisasi pers, perusahaan pers, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai unsur masyarakat.

Praktik yang berlangsung selama puluhan tahun tersebut, menurut PWI, telah membentuk kontinuitas kelembagaan yang harus menjadi salah satu pertimbangan penting apabila tata kelola HPN hendak diperbarui.

Bahkan dalam Siaran Pers Dewan Pers tanggal 31 Agustus 2026, PWI disebut sebagai organisasi wartawan yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN.

Dalam pertemuan itu PWI juga menegaskan bahwa Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 masih menjadi dasar hukum penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.

PWI memahami adanya pandangan bahwa Keppres tersebut perlu diperbarui karena lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tidak mengatur secara eksplisit siapa yang menjadi penanggung jawab HPN.

Namun menurut PWI, keadaan tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada suatu lembaga atau organisasi pers untuk secara sepihak mengganti praktik penyelenggaraan yang selama ini telah berjalan.

“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional,” ujar Munir.

PWI juga menegaskan hubungan ideal antara Dewan Pers dan organisasi-organisasi pers berdasarkan Undang-Undang Pers adalah hubungan kemitraan dalam membangun kehidupan pers nasional.

Karena itu, upaya memperluas keterlibatan konstituen Dewan Pers dalam HPN harus ditempatkan dalam kerangka kolaborasi dan penguatan HPN, bukan menjadi alasan untuk mempertentangkan organisasi pers satu dengan lainnya.

Dewan Pers Dorong HPN Lebih Inklusif

Penjelasan sejarah, hukum, dan kelembagaan yang disampaikan PWI mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut.

Secara umum, para anggota Dewan Pers dapat memahami penjelasan mengenai posisi historis PWI dalam HPN. Sejumlah anggota Dewan Pers, di antaranya Muhammad Jazuli, Yogi Hadi Iswanto, Maha Eka Swasta, Rosarita Niken Widiastuti, serta Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, menyampaikan pandangan yang pada pokoknya mendorong agar penyelenggaraan HPN 2027 apabila tetap berada di bawah tanggung jawab PWI dilaksanakan secara lebih inklusif dan akomodatif terhadap konstituen Dewan Pers lainnya.

Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat juga menekankan pentingnya semangat inklusivitas dalam penyelenggaraan HPN ke depan.

Akhmad Munir menyambut positif pandangan tersebut.

Menurutnya, mempertahankan sejarah dan kontinuitas kelembagaan PWI tidak berarti menjadikan HPN sebagai kegiatan eksklusif PWI.

“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia,” katanya.

PWI pun menyatakan siap membuka ruang keterlibatan lebih luas bagi seluruh konstituen Dewan Pers dalam penyelenggaraan HPN 2027, baik dalam kepanitiaan, penyusunan agenda maupun berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian HPN.

Dalam pertemuan tersebut, anggota Dewan Pers Abdul Manan meminta PWI memperhatikan pula nuansa psikologis organisasi-organisasi konstituen lainnya apabila PWI tetap menjadi penanggung jawab HPN.

PWI menghormati pandangan tersebut dan terbuka terhadap pembahasan pembaruan regulasi HPN.

Namun PWI berpandangan setiap perubahan harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat, berdasarkan kajian sejarah dan hukum secara utuh, serta melibatkan para pemangku kepentingan pers, termasuk PWI sebagai organisasi yang mempunyai hubungan historis langsung dengan lahirnya HPN.

Bagi PWI, pembaruan regulasi tidak seharusnya menghilangkan fakta sejarah yang justru menjadi alasan tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional.

PWI Siap Rangkul Seluruh Konstituen pada HPN 2027

Pertemuan tersebut sekaligus membuka jalan bagi penyelenggaraan HPN 2027 yang lebih kolaboratif.

PWI memandang aspirasi Dewan Pers mengenai inklusivitas dapat diakomodasi tanpa harus memutus kontinuitas kelembagaan penyelenggaraan HPN yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Karena itu, PWI akan mempersiapkan penyelenggaraan HPN 2027 dengan semangat baru: mempertahankan sejarah, memperkuat persatuan, dan memperluas partisipasi seluruh elemen pers nasional.

“HPN milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers. Namun sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dasar hukum yang sah. Selama belum terdapat regulasi baru, PWI akan melanjutkan tanggung jawabnya dan bersiap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional," tegas Akhmad Munir.

PWI berharap dengan pertemuan ini akar sejarah kelahiran HPN tetap kita hormati, dengan penyelenggaraan yang semakin terbuka, inklusif, kolaboratif dan menjadi representasi semangat bersama seluruh masyarakat pers Indonesia.(ril)

TNI Gencarkan Sosialisasi Karhutla di Desa-desa Penyangga Kawasan TNWK

PRAMUDYAFM, KAMPUNG TIMUR  - Kembali gencarkan bahaya dan dampak Karhutla, Tim penyuluh dari Mabes TNI hari ini, Rabu (2/9/2026) kembali menggelar kumpul rembuk di Desa Braja Yekti, Kecamatan Braja Selebah, Kab. Lampung Timur.

Tim Mabes TNI yang beranggotakan 16 personel ini secara masif menggelar kegiatan sosialisasi ke desa penyangga dengan harapan semakin meningkatkan kepedulian masyarakat betapa pentingnya menjaga kelestarian alam.

Camat Braja Selebah, Edi Yohanes dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Tim Mabes TNI yang turun langsung memberikan sosialisasi sekaligus edukasi kepada warganya terkait Karhutla.

"Atas nama warga masyarakat kami menyampaikan terima kasih kepada Tim dari Mabes TNI, ini sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi warga masyarakat bahwa TNI sudah berperan serta dalam penanggulangan Karhutla di kawasan TNWK", terangnya.

Lebih lanjut Edi menuturkan, terkait kebakaran sendiri yang terjadi di TNWK, saat ini masing-masing desa penyangga di Kecamatan Braja Selebah sudah membentuk satgas.

"Masing-masing satgas di tiap desa beranggotakan 10 orang dengan SK. dari Kades. Harapannya satgas ini memberikan kontribusi nyata agar desa-desa penyangga lebih peduli", tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Kolonel Ckm. Basuki Apriyadi menyampaikan bahwa keberadaan Tim Mabes TNI diwilayah terdampak Karhutla adalah perintah langsung Presiden Prabowo melalui Panglima TNI.

"Selain Intruksi Presiden (Inpres) juga UU Nomor 3 Tahun 2025 salah satu tugas TNI adalah membantu pemerintah daerah (OMSP). Sehingga menyikapi kejadian Karhutla kami diperintahkan langsung untuk memberikan sosialisasi. Dimana hasil dari kegiatan ini nantinya akan kami laporkan sehingga kedepan tidak ada lagi Karhutla di TNWK", pungkasnya.

Beberapa poin hasil dari kumpul rembuk yang disampaikan oleh masyarakat diantaranya, dihidupkan kembali satgas atau kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Pembuatan jalan dan jembatan bagi MPA untuk membantu pemadaman bila terjadi kebakaran, memeriksa orang dari luar desa penyangga yang akan masuk mencari rumput ataupun mancing di kawasan serta pembuatan dan pemasangan plang himbauan tentang Karhutla di titik-titik tertentu.

Selain diskusi dan tanya jawab Tim Mabes TNI secara simbolis menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga masyarakat.

Sumber : pendim0429

Penyuluhan Karhutla : Tim Mabes TNI Ajak Warga Jaga Hutan dari Api

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR - Tim Mabes TNI yang berjumlah 15 personel dipimpin langsung Brigjen TNI Tommy Arief Susanto S.I.P., M.M., kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan Karhutla, bertempat di Balai Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, Selasa (1/9/2026).

Tim yang berada di wilayah Teritorial Kodim 0429/Lamtim ini merupakan salah satu bagian dari sekitar 1.482 personel yang dikerahkan langsung oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) diberbagai wilayah.

Pengerahan Tim menjadi bagian dari langkah TNI dalam mendukung penanganan Karhutla secara terpadu. Kehadiran personel yang bertugas di tiap wilayah diharapkan mampu membantu memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dari api.

Hal ini disampaikan oleh Brigjen TNI Tommy Arief Susanto S.I.P., M.M., pada saat memberikan sosialisasi dihadapan para peserta yang dihadiri oleh jajaran Forkopimcam, Kades, serta perangkat desa serta warga masyarakat desa Braja Harjosari.

"Butuh sinergi, kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak untuk menjaga hutan kita dari kebakaran. Mari bersama satukan hati satukan tujuan bagaimana kawasan TNWK kedepan tidak akan ada lagi Karhutla", terangnya.

Selain itu tim juga memberikan pemahaman langsung tentang bahaya ataupun dampak dari Karhutla seperti kesehatan, lingkungan hingga ekonomi.

"Mari cegah Karhutla dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan dengan musibah ini tidak hanya merusak ekosistem di hutan tapi juga mengganggu segala lini kehidupan", tegasnya.

Dengan kegiatan ini, TNI berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk berperan serta menjaga kelestarian hutan sehingga wilayah Kodim 0429/Lamtim terkhusus kawasan TNWK dapat terbebas dari Karhutla.

Sumber : Pendim0429

Bupati Lampung Timur Terima Silaturahmi Siswa Seskoad 2026

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR--Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menerima silaturahmi siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Tahun 2026 dalam rangka membahas upaya peningkatan kompetensi dan strategi pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Pertemuan tersebut
menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, unsur TNI, komunitas, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ela Siti Nuryamah didampingi Kepala BPBD Lampung Timur M. Ridwan, Kepala BPKAD, serta Kepala Bappeda.

turut hadir dari tim Seskoad 

1. Kolonel Inf Hasroel

2. Mayor Inf Winarno

3. Mayor Czi Irfan Gusema

4. Mayor Caj (K) Murni Hasibuan

5. Mayor Cpl Faisal Fadilla

6. Kapten Inf Adi Prayoga

7. Kapten Inf Ahmad Rizaldi

Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta kolaborasi yang dilakukan oleh para siswa Seskoad. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi yang dapat diterapkan pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi dan penanganan Karhutla.

“Terima kasih atas kolaborasinya. Kami sangat terbuka untuk mendapatkan masukan, terutama terkait apa saja yang diperlukan dan dukungan seperti apa yang bisa diberikan pemerintah daerah,” ujar Bupati.

Menurutnya, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah pemberdayaan desa-desa penyangga kawasan hutan. Dengan pemberdayaan yang tepat, masyarakat di sekitar kawasan hutan diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap kelestarian hutan.

“Yang kami pikirkan sementara ini adalah bagaimana desa-desa penyangga bisa diberdayakan agar hutan memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi tetap terjaga kelestariannya,” jelasnya.

Pemkab Lampung Timur juga telah mendorong kolaborasi dengan desa-desa penyangga untuk menghadirkan pendamping yang dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan serta mencegah terjadinya kebakaran.

Selain pemerintah dan masyarakat desa, komunitas juga akan dilibatkan sebagai bagian dari kekuatan bersama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kita gandeng juga komunitas agar bisa bergandengan tangan bersama-sama memberikan edukasi. Potensi berbasis komunitas ini sangat penting untuk menjadi bagian dari upaya edukasi dan pencegahan,” kata Bupati.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah membangun komunikasi dan menyatukan data mengenai potensi maupun titik rawan Karhutla.

“Kita kumpulkan dulu komunitas, kemudian bersama Seskoad kita diskusikan. Harapannya nanti kita memiliki satu data dan satu pemahaman dalam melakukan langkah mitigasi,” ungkapnya.

Perkuat Mitigasi dan Peralatan Penanganan Karhutla

Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Lampung Timur juga mengungkapkan sejumlah kendala yang selama ini dihadapi dalam mitigasi Karhutla.

Salah satunya adalah adanya indikasi aktivitas tertentu yang berpotensi menjadi penyebab kebakaran. Kondisi tersebut membutuhkan pengawasan dan keterlibatan bersama dari berbagai unsur.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga terus didorong untuk turun bersama melakukan pemantauan dan penanganan apabila terjadi kebakaran.

Dari sisi sarana dan prasarana, pemerintah daerah menyadari masih terdapat keterbatasan peralatan yang digunakan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah keterbatasan selang dengan ukuran dan panjang yang sesuai untuk menjangkau lokasi kebakaran di kawasan hutan.

Peralatan yang selama ini tersedia juga sebagian masih menggunakan peralatan pertanian sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penanganan Karhutla.

Karena itu, Pemkab Lampung Timur telah mengambil langkah dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan dan selang khusus yang dapat digunakan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Tidak hanya memperkuat peralatan, peningkatan kapasitas personel juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Tim BPBD Lampung Timur akan mendapatkan pelatihan agar memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai karakteristik kebakaran, termasuk kebakaran di kawasan hutan dan lahan.

“Tim juga dilatih oleh BPBD agar tidak hanya menangani kebakaran rumah, tetapi juga memiliki kemampuan dalam menangani kebakaran hutan,” ujarnya.

Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, masyarakat, komunitas, desa penyangga, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Menurutnya, pencegahan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kerja bersama dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

Dengan kolaborasi tersebut, Pemkab Lampung Timur berkomitmen membangun sistem pencegahan dan penanganan Karhutla yang lebih terencana, mulai dari edukasi masyarakat, pemberdayaan desa penyangga, penguatan komunitas, peningkatan kapasitas personel, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko kebakaran, menjaga kelestarian kawasan hutan, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Lampung Timur.

Sumber : komdigilamtim

Perkuat Edukasi Karhutla, Tim Mabes TNI Gelar Penyuluhan di Braja Luhur ‎

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR- Sosialisasi/ penyuluhan yang di gelar di Balai Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selebah pada Senin (31//8/2026) merupakan bentuk perhatian serius Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperkuat penanganan di lapangan.

‎Adapun Tim penyuluh karhutla dari Mabes TNI diantaranya, Laksamana Pertama TNI Bambang Darmawan, Brigjen TNI Tomy Arif Susanto, S.I.P., M.M., (Katimluh), Kolonel Ckm Subi, Kolonel Laut Lugi Susanto, Kolonel Adm Imam, Kolonel Ckm Basuki Apriyadi, Letkol Cpm. Tonggo Parulian Hutabarat, Letkol Cpm Arif Widiyantoro, Mayor Czi Rifki Ardiyanto, Mayor Cke Yudi Nugroho Koeswidiarnoto, Mayor Cpm. Indrata Dhian Febriyanto, Kpt Cba Budi Nugraha, Kapt Inf Junedi serta Kpt Cku Borkat serta Kapten Kav Aprizal.

Dalam kegiatan sosialisasi, Ketua Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Tomy Arif Susanto, S.I.P., M.M. mengatakan,  kedatangan tim diwilayah Kabupaten Lampung Timur bertujuan membantu mengatasi persoalan Karhutla melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

"Sesuai dengan arahan dan petunjuk Presiden RI Bapak Prabowo bahwa kedatangan kami bertujuan membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Lampung Timur terkhusus wilayah Taman Nasional Way Kambas melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Marsma TNI Bambang Darmawan menambahkan, nantinya tim penyuluh akan turun langsung ke lokasi-lokasi yang terjadi Karhutla. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan, melihat kendala yang dihadapi personel, serta menerima masukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanggulangan.

"Karena setiap kejadian kebakaran lahan kawasan berdampak sangat luar biasa baik bagi ekosistem hutan maupun bagi lingkungan, sehingga pemerintah pusat memberikan atensi khusus agar ke depan bencana alam Karhutla tidak terulang kembali, khususnya di wilayah Kabupaten Lamtim terutama kawasan TNWK," jelasnya.

Sementara Kades Braja Luhur, Supratikno menyambut baik sinergi dan koordinasi yang dilakukan bersama TNI, termasuk melalui Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI. Kolaborasi ini penting untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan Karhutla dapat berjalan secara optimal.

"Dengan sosialisasi yang masif dari Tim penyuluh karhutla dari Mabes TNI seperti sekarang ini diharapkan lebih dari bukan hanya sekadar memadamkan api, gerakan ini diarahkan untuk membangun kesadaran bersama bahwa menjaga hutan dan lahan merupakan tanggung jawab bersama", pungkasnya.

Pada kegiatan sosialisasi juga dilakukan diskusi dan tanya jawab, beberapa point yang disampaikan diantaranya. Selama ini masyarakat Braja Luhur jika melihat kebakaran hutan dengan intensitas api yg masih kecil tidak berani masuk ke hutan untuk memadamkan karena belum adanya kerjasama antara pihak TNWK dengan warga.

Sekiranya masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan pemadaman diberikan reward/ hadiah dari pihak TNWK sehingga masyarakat merasa diajak terlibat langsung terima desa-desa penyangga.

Banyak aspirasi yg sudah disampaikan dan tidak terealisasi karena terhambat efisiensi. Termasuk meminta adanya bantuan perahu serta pembuatan embung di lokasi-lokasi yang rawan Karhutlah sehingga mempermudah penanganan jika terjadi kebakaran.

Tidak kalah penting adalah bantuan alat pemadam khusus seperti alkon dan sejenisnya yang panjang selangnya bisa mencapai 1 Km. Agar dikaji ulang, selama ini mitra TNWK jika terjadi kecekaan kerja hanya mendapatkan honor 250rb per bulan.

sumber:Pendim0429