Korwil Pendidikan Raman Utara Gelar Pelepasan Purnabakti dan Pindah Tugas, Camat Tekankan Sinergi

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR --Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur menggelar acara pelepasan purnabakti bagi Korwil Pendidikan dan Kebudayaan, Samiran, serta sejumlah kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang memasuki masa pensiun. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Beach, Kalianda, Selasa (20/10/2026).

Selain Samiran, terdapat tiga kepala sekolah yang turut menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Mereka adalah Sri Sumarni, Kepala SDN 2 Rejo Katon, dan Rajiyem, Kepala SDN 1 Ratna Daya, yang memasuki masa purnabakti.

Dalam kesempatan yang sama, kegiatan tersebut juga menjadi momen perpisahan bagi Novia Wijayanti, yang mendapat penugasan ke SDN 5 Bumi Nabung, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.

Acara tersebut dihadiri seluruh kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) se-Kecamatan Raman Utara. Turut hadir Camat Raman Utara Sri Umiyani, Nurhayati selaku perwakilan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Zarnelia selaku pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI), Sigit Triono selaku Pengawas Sekolah Dasar, serta Kasirin dari Kelompok Kerja Guru (KKG) Kecamatan Raman Utara.

Dalam arahannya, Camat Raman Utara Sri Umiyani meminta seluruh kepala sekolah tetap menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi dalam memajukan dunia pendidikan di wilayah Kecamatan Raman Utara.

“Saya meminta kepada seluruh kepala sekolah di Raman Utara agar tetap solid dan selalu bersinergi untuk memajukan pendidikan di Raman Utara agar lebih maju,” ujar Sri Umiyani.

Sementara itu, Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Raman Utara yang baru sekaligus sebagai Ketua K3S, Nurhayati, berpesan agar hubungan silaturahmi antara pengawas, kepala sekolah yang telah memasuki masa purnabakti, dan kepala sekolah yang masih aktif tetap terjaga.

Menurutnya, hubungan baik yang telah terjalin selama ini perlu dipertahankan meskipun para tenaga pendidik tersebut sudah memasuki masa pensiun maupun mendapat penugasan di tempat lain.

“Saya berpesan agar tali silaturahmi selalu tetap terjaga antara pengawas, kepala sekolah yang purnabakti, dan kepala sekolah yang masih aktif,” tutup Nurhayati di sela-sela kegiatan.

Kegiatan pelepasan tersebut menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian para tenaga pendidik selama menjalankan tugas, sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan pendidikan Kecamatan Raman Utara.(Prapto)

Pangkas Birokrasi, Warga Kini Bisa Lapor Langsung ke Kapolda Lampung Lewat WhatsApp dan QR Code

PRAMUDYAFM, BANDARLAMPUNG — Polda Lampung resmi memangkas jarak birokrasi komunikasi antara masyarakat dan kepolisian. Kini, warga Lampung yang ingin mengadu, memberikan informasi, atau menyampaikan aspirasi tidak perlu bingung lagi, karena bisa langsung terhubung ke orang nomor satu di Polda Lampung lewat hotline khusus "Lapor Pak Kapolda".

Layanan berbasis respons cepat ini diperkenalkan langsung melalui materi publikasi resmi yang menampilkan Kapolda Lampung, Brigjen Pol Yustan Alpiani.

Untuk mempermudah akses, Polda Lampung menyediakan dua jalur instan. Masyarakat bisa menghubungi nomor seluler/WhatsApp di 0821-716-1992, atau cukup memindai (scan) kode QR yang tertera pada materi publikasi layanan untuk langsung masuk ke sistem pengaduan.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, menegaskan bahwa kanal ini diciptakan untuk membuka ruang komunikasi yang jauh lebih sumbatan dan transparan bagi publik.

"Setiap laporan yang masuk bukan sekadar formalitas. Itu akan menjadi bahan evaluasi dan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan serta kewenangan yang berlaku," ujar Kombes Pol Yuni dalam keterangannya.

Jangan Sebar Hoaks, Laporan Harus Valid

Meski akses dibuka selebar-lebarnya, kepolisian meminta masyarakat untuk bijak dan bertanggung jawab. Polda Lampung mengingatkan agar informasi yang dikirimkan berstatus valid, jelas, dan bukan laporan palsu (hoaks). Kejelasan data sangat krusial agar polisi bisa bergerak cepat melakukan penelaahan dan tindakan di lapangan.

"Kami mengajak masyarakat memanfaatkan kanal ini dengan memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi aktif warga yang jujur sangat penting untuk membantu kami menjaga keamanan regional," tambah mantan Kapolres Metro tersebut.

Inovasi "Lapor Pak Kapolda Lampung" ini menjadi tonggak baru digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Polda Lampung di bawah komando Brigjen Pol Yustan Alpiani, sekaligus memastikan bahwa suara masyarakat kini hanya sejauh ketukan jari.(Sup)

41 Kantong Darah Terkumpul, Demokrat Lampung Timur Gelar Aksi,Darah Demokrat Untuk Ibu Pertiwi

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR  -- DPC Partai Demokrat Lampung Timur menggelar aksi kemanusiaan donor darah bertajuk "Darah Demokrat Untuk Ibu Pertiwi" di Desa Margo Toto, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur.

Kegiatan ini merupakan program nasional yang diprakarsai Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan DPP Partai Demokrat yang dilaksanakan serentak se-Indonesia dengan tema "Setetes Darah, Sejuta Harapan" untuk Indonesia yang lebih sehat dan kuat.

Turut hadir jajaran anggota Fraksi Demokrat DPRD Lampung Timur, Sekretaris Kecamatan, Komunitas Pendonor Darah, perangkat desa, anggota TNI-Polri, serta kader dan simpatisan partai berlambang Mercy tersebut.

Bendahara DPC Demokrat Lampung Timur, Samsuddin, menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat.

"Atas nama Ketua DPC Demokrat Lampung Timur Muhammad Khadafi Azwar dan PMI, kami mengucapkan terima kasih atas kerelaan dan keikhlasan masyarakat, TNI, Polri, perangkat desa, serta kader dan simpatisan yang telah berkenan menyumbangkan darahnya pada kegiatan ini," ujar Samsuddin.

Dari kegiatan tersebut, terkumpul sebanyak 41 kantong darah yang selanjutnya akan disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Aksi ini menjadi bukti bahwa politik tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal kepedulian. Setetes darah yang disumbangkan hari ini, bisa menjadi penyelamat nyawa sesama esok hari.(Sup)

PHE OSES dan Pemkab Lampung Timur Perkuat Perlindungan Pesisir Lewat Mangrove

PRAMUDYAFM,  LAMPUNG TIMUR--- PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengembangkan demplot mangrove seluas dua hektare di Dusun V, Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai.

Pengembangan demplot mangrove tersebut ditandai dengan peresmian oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, melalui penanaman bibit mangrove secara simbolis pada 3 September 2026.

Langkah ini sebagai upaya memperkuat perlindungan alami kawasan pesisir dari ancaman abrasi sekaligus mendukung pelestarian ekosistem lingkungan secara berkelanjutan.

Head of Communication Relations & CID PHE OSES, Danya Dewanti, mengatakan pelestarian lingkungan pesisir merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat.

Menurutnya, perlindungan ekosistem pesisir membutuhkan kolaborasi berkesinambungan antara perusahaan, pemerintah daerah, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami percaya bahwa upaya memperkuat ekosistem pesisir akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan apabila dilakukan melalui kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Danya.

Kegiatan itu turut dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Lampung, perwakilan PHE OSES, serta mitra perusahaan lainnya.

Danya berharap, pengembangan kawasan mangrove tersebut tidak hanya menjadi upaya penghijauan, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi perlindungan pesisir dan lingkungan sekitar.

“Melalui inisiatif ini, kami berharap mangrove dapat tumbuh menjadi benteng alami pesisir sekaligus mewariskan lingkungan pesisir yang lebih lestari bagi generasi mendatang,” katanya.

Selain rehabilitasi mangrove, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga merencanakan penerapan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), yakni pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola sampah.

Sebab, upaya pelestarian lingkungan tidak cukup hanya melalui penanaman pohon, tetapi juga memerlukan pemeliharaan kawasan, pengelolaan sampah yang baik, serta keterlibatan aktif masyarakat.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyampaikan bahwa keberadaan kawasan mangrove memiliki peran penting dalam membantu mengurangi dampak abrasi dan banjir rob yang kerap mengancam wilayah pesisir. 

Menurutnya, upaya pelestarian perlu berjalan beriringan dengan penguatan komunitas lingkungan dan pengelolaan sampah yang terintegrasi.

“Kita akan jadikan kawasan mangrove ini sebagai pelindung, salah satunya untuk membantu meminimalisir banjir rob yang sering terjadi. Selain itu, komunitas-komunitas mangrove harus dihidupkan kembali. Kami akan bina ekosistem mangrove dan tata kelola sampahnya secara terintegrasi,” ujar Ela.

Ela juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak, termasuk PHE OSES dan mitra perusahaan lain, dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan di Labuhan Maringgai. 

“Alhamdulillah, ini bukan hanya upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur saja, tetapi ada peran serta dari PHE OSES. Terima kasih atas kontribusi nyata dalam melestarikan hutan bakau demi menjaga ekosistem pesisir di Labuhan Maringgai,” tuturnya.(ril/Sup)

Ketua PWI Lampung Timur Soroti Dugaan Plt Kadis PUPR Jarang Masuk Kantor, Sejumlah Laporan Diterima

Ketua PWI Lampung Timur Muklis SH.

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR---Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Timur menyayangkan adanya dugaan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Timur yang jarang masuk kantor. Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah laporan terkait dugaan itu diterima oleh PWI Lampung Timur.

Ketua PWI Lampung Timur Muklis, menyampaikan bahwa laporan yang masuk perlu menjadi perhatian serius, terutama berkaitan dengan kedisiplinan aparatur dan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Menurutnya, kehadiran pejabat di kantor merupakan bagian penting dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan, mengoordinasikan pekerjaan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik

“Kami menyayangkan adanya laporan yang menyebutkan bahwa Plt Kepala Dinas PUPR Lampung Timur diduga jarang masuk kantor. Sudah banyak laporan yang masuk kepada kami terkait persoalan ini,” ujarnya.

Meski demikian, Muklis menilai informasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara objektif dan berimbang. Klarifikasi dari pihak terkait diperlukan agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Muklis juga berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui pihak yang berwenang dapat melakukan pengecekan terhadap kebenaran laporan tersebut, termasuk memastikan kedisiplinan dan pelaksanaan tugas pejabat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, keterangan langsung dari Plt Kepala Dinas PUPR Lampung Timur Primadiartha Ramadheni alias Rama, terkait dugaan tersebut belum dimuat dalam pemberitaan ini. Konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan perlu dilakukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

Ketua PWI Lampung Timur menegaskan bahwa perhatian terhadap persoalan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, akurasi informasi, dan kode etik jurnalistik.(ril/sup)