Kemendagri Dorong Pemda Lakukan Percepatan Pengembangan Kewirausahaan

JAKARTA, -- Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setya Budi meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pengembangan kewirausahaan nasional dengan target sebanyak 1.471.130 wirausaha (3,95% rasio kewirausahaan) tahun 2024. 

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional bersama Menteri BUMN Erik Tohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi UKM Teten Masduki di Ruang Ruang Meeting Lt. 5 Trading House, Sarina, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Pada kesempatan tersebut, Teguh menyampaikan, bahwa dari total target wirausaha dibagi pada tahun 2022 sebanyak 514.987 wirausaha, 2023 sebanyak 470.083 wirausaha, dan 2024 sebanyak 486.060 wirausaha.

“Target kewirausahaan ini telah menjadi komitmen bersama antara Kementerian/Lembaga, sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Mendagri ditugasi untuk kelompok sasaran Masyarakat Umum dengan target sebanyak sebanyak 382.683 wirausaha dan Calon Wirausaha sebanyak 333.468 wirausaha," tegas Tegus.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa, ciri-ciri kelompok sasaran Masyarakat Umum adalah orang atau masyarakat yang belum berwirausaha, sedang Calon Wirausaha adalah orang atau masyarakat yang memiliki usaha namun belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Ciri-ciri ini perlu menjadi perhatian utamanya bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan pengembangan kewirausahaan nasional khsusunya terkait dua kelompok sasaran disebutkan,” tegas mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri ini.

Selain itu, Dirjen menegaskan bahwa dalam mendorong percepatan pengembangan kewirausahaan nasional di daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk  memaksimalkan anggaran yang ada baik melalui APBD maupun DAK, hal ini agar program nasional ini dapat segera terlaksana dan diwujudkan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.

“Program ini menjadi prioritas nasional baik di pusat maupun di daerah. Pemda harus memberikan dukungan anggaran secara maksimal, baik dalam percepatan pendataan, percepatan pengembangan dan pelatihan, fasilitasi izin usaha, dan menciptakan wirausaha-wirausaha baru. Sehingga diharapkan tahun 2024 akan lahir Erik Tohir-Erik Tohir baru dan Sandi Uno-Sandi Uno baru," pungkasnya. 

Selain itu, Tegus juga menyampaikan beberapa hal tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pertama yaitu melakukan rekapitulasi data jumlah UMK dan kelompok sasaran Masyarakat Umum dan Calon Wirausaha 34 Provinsi sampai dengan akhir bulan September.

Kedua, membuat Radiogram kepada Sekretaris Daerah Provinsi seluruh Indonesia Nomor 005/6347/Bangda tanggal 22 Agustus 2022, salah satunya meminta kepada Pemda untuk melakukan pendataan jumlah UMKM dan Kewirausahaan dan mengupdatenya secara berkala (seminggu sekali) dan hasilnya akan diakumulasikan pada akhir bulan September. 

Dan ketiga, melakukan Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah Tahun 2022 dalam rangka Pembahasan Desk Pendataan UMKM dan Kewirausahaan yang meliputi jumlah Masyarakat umum, calon wirausaha, balai Latihan dan alokasi anggaran.(rilemc)

(Dirjen Bangda Kemendagri)

Kawal Pembagian BLT Serentak Sekecamatan Purbolinggo, Ini Pesan Danramil Kepada Babinsa

WartaPramudya--LAMPUNG TIMUR, Demi menciptakan suasana aman dan lancar, Danramil 429-06/Purbolinggo Kodim 0429/Lamtim Kapten Inf. Suefdi perintahkan para Babinsa kawal langsung pembagian BLT Desa di wilayah binaan masing-masing .

Dalam keteranganya Danramil menjelaskan dengan hadirnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta instansi terkait diharapkan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahap III di Kecamatan Purbolinggo berjalan sesuai dengan harapan.

"Hari ini ada 6 dari 12 desa Sekecamatan Purbolinggo yang membagikan BLT Desa Tahap III, adapun desa yang dimaksud adalah Desa Taman Cari, Tambah Dadi, Taman Asri, Taman Endah, Toto Harjo dan Tanjung Inten".

"Mudah-mudahan dengan sinergi TNI-Polri kegiatan berjalan tertib, aman dan lancar serta tepat sasaran", kata Kapten Inf. Suefdi, Rabu (7/9/2022).

Daramil juga berpesan kepada seluruh Babinsa pada saat melaksanakan pendampingan agar tetap memperhatikan faktor keamanan terutama kepada masyarakat penerima bantuan.

"Jika ada masyarakat yang memerlukan bantuan pendampingan sampai kerumah saya berharap Babinsa jangan ragu untuk membantu mengantarkanya", pungkas Danramil.(tmalpp

Pastikan Aman dan Lancar, Babinsa Koramil Way Bungur Dampingi Kegiatan Pembagian BLT

WartaPramudya--LAMPUNG TIMUR, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 429-02/Way Bungur Kodim 0429/Lamtim Pelda Nasib melaksanakan pendampingan pembagian BLT TW III, di Balai Desa Tanjung Qencono, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Selasa (06/09/2022).

Turut hadir Kades Tanjung Qencono Syamsul Arifin, Bhabinkamtias Bripka Nyoman, Pendamping Desa Umaroh, Pendamping Lokal Desa Kristanto. K, perangkat Desa Tanjung Qencono serta warga masyarakat penerima BLT.

Pada kesempatan tersebut Kades Tanjung Qencono Syamsul Arifin menuturkan  jumlah uang yang akan di terima Rp 300.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) selama 3 bulan, jadi jumlah keseluruhan Rp. 900.000 dengan total penerima ada 107 KPM dengan jumlah anggaran sebanyak Rp 96.300.000.

Pihaknya juga menambahkan penerima BLT dipastikan tepat sasaran karena data yang didapat berasal dari masing-masing perangkat yang sebelumnya melaksanakan pendataan hingga ke tinggkat dusun dan RT.

Sementara Pelda Nasib menambahkan, kehadiran aparat keamanan di lapangan adalah untuk mengawal penyerahan bantuan tersebut agar kegiatan tersebut betul-betul dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman, sehingga tidak terjadi permasalahan di lapangan.

"Kami (TNI-Polri) akan terus bersinergi dalam kegiatan apapun salah satunya pembagian BLT kali ini untuk memastikan aman dan lancar serta tepat sasaran", tegasnya.(tmsp)

Mendagri Minta Pemda Segera Bantu Masyarakat Terdampak Inflasi

 

WartaPramudya--Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera membantu masyarakat terdampak inflasi. Peran Pemda dibutuhkan di tengah berbagai upaya penanganan dan bantuan yang dilakukan pemerintah pusat melalui beragam kebijakan. Mendagri meminta Pemda tidak ragu menggunakan instrumen anggaran yang tersedia untuk membantu masyarakat terdampak.

“Pemda juga kita minta untuk burden sharing, jadi untuk juga saling urun rembuk membantu masyarakat masing-masing, baik provinsi kabupaten/kota,” ujar Mendagri saat memandu Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Senin (5/9/2022).

Mendagri menjelaskan, terdapat beberapa instrumen anggaran yang dapat digunakan Pemda untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak inflasi. Pertama, Pemda dapat memanfaatkan 2 persen dari Dana Transfer Umum yakni berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memberikan jaring pengaman sosial.

Kedua, Pemda dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memberikan perlindungan sosial. Terkait BTT, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan BTT dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Ketiga, Pemda dapat menyalurkan bantuan yang bersumber dari mata anggaran bantuan sosial (bansos) yang masih dimiliki oleh masing-masing daerah. Keempat, Pemda dapat memanfaatkan Dana Desa.

Sebagai informasi, rapat tersebut menghadirkan pimpinan lembaga dan kementerian yang hadir secara langsung maupun virtual. Mereka yang hadir secara langsung di antaranya Kapolri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mewakili Menteri Keuangan. Hadir secara daring yaitu Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Jaksa Agung, serta Staf Ahli Tingkat III Bidang Ekkudag Panglima TNI mewakili Panglima TNI. 

Mendagri menjelaskan, hadirnya berbagai pimpinan lembaga dan kementerian tersebut untuk memberikan penjelasan kepada Pemda terkait langkah yang dapat dilakukan dalam membantu masyarakat terdampak inflasi. Selain itu, kehadiran pembicara tersebut untuk memberi keyakinan kepada kepala daerah agar tidak ragu menggunakan berbagai instrumen anggaran dalam membantu masyarakat.

Di sisi lain, Mendagri meminta agar setelah Rakor tersebut kepala daerah beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik provinsi maupun kabupaten/kota segera menggelar rapat untuk membahas mitigasi pengendalian inflasi. Pemda juga perlu membahas dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun upaya yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Karena kalau Kamtibmasnya tidak baik kemudian ekonominya terganggu, maka inflasi terjadi di daerah itu,” tandas Mendagri.

(Puspen Kemendagri)

Tumbuhkan Jiwa Nasionalisme Kodim 0429/Lamtim Gelar Upacara Bendera Mingguan

WartaPramudya--LAMPUNG TIMUR, Komando Distrik Militer (Kodim) 0429/Lamtim menggelar upacara pengibaran bendera (mingguan) yang Bertempat di Lapangan Apel Makodim, Jl. Soekarno-Hatta, Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Senin (5/9/2022).

Upacara yang digelar rutin setiap minggu tersebut diikuti oleh seluruh jajaran anggota TNI AD Kodim 0429/ beserta para PNS dilingkungan Kodim.

Adapun petugas upacara bendera di jabat oleh, Inspektur Upacara (Irup)  Kapten inf  M. Syadri, Komandan Upacara (Dan Up) Lettu Arm. J. Sigit Indratno, Perwira Upacara (Paup ) Pelda Agung, Pengibar Bendera Merah Putih Anggota Provost Kodim Serda Bambang, Serda Tri Haryono dan Koptu Budi H, sementara petugas pengucap Sapta Marga Serda Agus. S.

Dalam keteranganya, Dandim 0429/Lamtim Letkol Czi. Indra Puji Triwanto, SH menyampaikan upacara bendera mingguan yang rutin digelar adalah dalam rangka memupuk jiwa nasionalisme, patriotisme dan kejuangan para Prajurit Kodim.

"Dimana pada kegiatan uapacara kita melaksanakan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih yang dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi prajurit", ujarnya.

"Di samping itu dengan selalu mengamalkan Sapta Marga, Delapan Wajib TNI dan Sumpah Prajurit. Upacara bendera ini juga untuk mengingatkan kembali akan kedisiplinan Prajurit dan PNS tentang peraturan pelaksanaan upacara mulai dari PBB (Peraturan Baris-Berbaris), Peraturan Penghormatan Militer (PPM) dan ketentuan penggunaan Seragam Angkatan Darat (Gamad) yang benar", pungkasnya.(tmsp)