HPN 2027 Di Lampung Inklusif dan Kolaboratif

PRAMUDYAFM,JAKARTA-- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan tetap menjalankan peran sebagai penanggung jawab dan penyelenggara Hari Pers Nasional (HPN) 2027, dengan komitmen memperluas keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers agar perhelatan nasional insan pers tersebut semakin inklusif dan merepresentasikan seluruh ekosistem pers Indonesia.

Penegasan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Dewan Pers dan Pengurus Pusat PWI di Jakarta, Rabu (2/9/2026), yang secara khusus membahas penyelenggaraan HPN dan wacana perubahan tata kelolanya.

Pertemuan dihadiri Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, serta anggota Dewan Pers Abdul Manan, Muhammad Jazuli, Yogi Hadi Iswanto, Maha Eka Swasta, dan Rosarita Niken Widiastuti.

Delegasi PWI dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekretaris Jenderal Marthen Selamet Susanto, Wakil Bendahara Umum Badar Subur, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu, Marah Sakti Siregar, serta sejumlah pengurus PWI Pusat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, PWI juga menyerahkan pendapat hukum resmi sebagai bagian dari penjelasan mengenai landasan hukum, sejarah, dan praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN selama ini.

PWI Jelaskan Akar Sejarah HPN

Di hadapan pimpinan dan anggota Dewan Pers, Akhmad Munir memaparkan sejarah lahirnya HPN yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan PWI.

Tanggal 9 Februari yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional memiliki hubungan historis langsung dengan kelahiran PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta.

Gagasan penetapan Hari Pers Nasional secara formal kemudian lahir dari Kongres PWI di Padang pada 1978, dibahas dalam forum Dewan Pers pada masa itu, dan akhirnya memperoleh pengakuan negara melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya,” kata Akhmad Munir.

Munir menjelaskan, selama kurang lebih empat dekade PWI secara konsisten menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan HPN dengan melibatkan pemerintah, Dewan Pers, pemerintah daerah, organisasi pers, perusahaan pers, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai unsur masyarakat.

Praktik yang berlangsung selama puluhan tahun tersebut, menurut PWI, telah membentuk kontinuitas kelembagaan yang harus menjadi salah satu pertimbangan penting apabila tata kelola HPN hendak diperbarui.

Bahkan dalam Siaran Pers Dewan Pers tanggal 31 Agustus 2026, PWI disebut sebagai organisasi wartawan yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN.

Dalam pertemuan itu PWI juga menegaskan bahwa Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 masih menjadi dasar hukum penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.

PWI memahami adanya pandangan bahwa Keppres tersebut perlu diperbarui karena lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tidak mengatur secara eksplisit siapa yang menjadi penanggung jawab HPN.

Namun menurut PWI, keadaan tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada suatu lembaga atau organisasi pers untuk secara sepihak mengganti praktik penyelenggaraan yang selama ini telah berjalan.

“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional,” ujar Munir.

PWI juga menegaskan hubungan ideal antara Dewan Pers dan organisasi-organisasi pers berdasarkan Undang-Undang Pers adalah hubungan kemitraan dalam membangun kehidupan pers nasional.

Karena itu, upaya memperluas keterlibatan konstituen Dewan Pers dalam HPN harus ditempatkan dalam kerangka kolaborasi dan penguatan HPN, bukan menjadi alasan untuk mempertentangkan organisasi pers satu dengan lainnya.

Dewan Pers Dorong HPN Lebih Inklusif

Penjelasan sejarah, hukum, dan kelembagaan yang disampaikan PWI mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut.

Secara umum, para anggota Dewan Pers dapat memahami penjelasan mengenai posisi historis PWI dalam HPN. Sejumlah anggota Dewan Pers, di antaranya Muhammad Jazuli, Yogi Hadi Iswanto, Maha Eka Swasta, Rosarita Niken Widiastuti, serta Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, menyampaikan pandangan yang pada pokoknya mendorong agar penyelenggaraan HPN 2027 apabila tetap berada di bawah tanggung jawab PWI dilaksanakan secara lebih inklusif dan akomodatif terhadap konstituen Dewan Pers lainnya.

Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat juga menekankan pentingnya semangat inklusivitas dalam penyelenggaraan HPN ke depan.

Akhmad Munir menyambut positif pandangan tersebut.

Menurutnya, mempertahankan sejarah dan kontinuitas kelembagaan PWI tidak berarti menjadikan HPN sebagai kegiatan eksklusif PWI.

“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia,” katanya.

PWI pun menyatakan siap membuka ruang keterlibatan lebih luas bagi seluruh konstituen Dewan Pers dalam penyelenggaraan HPN 2027, baik dalam kepanitiaan, penyusunan agenda maupun berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian HPN.

Dalam pertemuan tersebut, anggota Dewan Pers Abdul Manan meminta PWI memperhatikan pula nuansa psikologis organisasi-organisasi konstituen lainnya apabila PWI tetap menjadi penanggung jawab HPN.

PWI menghormati pandangan tersebut dan terbuka terhadap pembahasan pembaruan regulasi HPN.

Namun PWI berpandangan setiap perubahan harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat, berdasarkan kajian sejarah dan hukum secara utuh, serta melibatkan para pemangku kepentingan pers, termasuk PWI sebagai organisasi yang mempunyai hubungan historis langsung dengan lahirnya HPN.

Bagi PWI, pembaruan regulasi tidak seharusnya menghilangkan fakta sejarah yang justru menjadi alasan tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional.

PWI Siap Rangkul Seluruh Konstituen pada HPN 2027

Pertemuan tersebut sekaligus membuka jalan bagi penyelenggaraan HPN 2027 yang lebih kolaboratif.

PWI memandang aspirasi Dewan Pers mengenai inklusivitas dapat diakomodasi tanpa harus memutus kontinuitas kelembagaan penyelenggaraan HPN yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Karena itu, PWI akan mempersiapkan penyelenggaraan HPN 2027 dengan semangat baru: mempertahankan sejarah, memperkuat persatuan, dan memperluas partisipasi seluruh elemen pers nasional.

“HPN milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers. Namun sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dasar hukum yang sah. Selama belum terdapat regulasi baru, PWI akan melanjutkan tanggung jawabnya dan bersiap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional," tegas Akhmad Munir.

PWI berharap dengan pertemuan ini akar sejarah kelahiran HPN tetap kita hormati, dengan penyelenggaraan yang semakin terbuka, inklusif, kolaboratif dan menjadi representasi semangat bersama seluruh masyarakat pers Indonesia.(ril)

PALUGADA PHE OSES Ubah Sampah Organik Jadi Pakan Ikan

Rumah Apung pembuatan pakan ikan jenis maggot

PRAMUDYAFM, KEPULAUAN SERIBU – PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) terus mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir melalui inovasi perikanan berkelanjutan. Salah satunya diwujudkan melalui program PALUGADA (Panggang Lestari dan Mandiri Mendukung Budidaya Ikan Berkelanjutan) yang dikembangkan di Pulau Panggang, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Head of Communication, Relations & CID Zona 6 PHE OSES, Indra Darmawan, mengatakan PALUGADA merupakan program pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan pengelolaan sampah organik, budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF), pengembangan bank benih ikan, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

"Program PALUGADA kami kembangkan dengan pendekatan ekonomi sirkular, sehingga persoalan lingkungan dapat diubah menjadi peluang untuk mendukung produktivitas budidaya ikan sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat," ujar Indra, senin 10 Agustus 2026.

Program yang mulai dijalankan sejak 2023 tersebut diinisiasi PHE OSES bersama kelompok masyarakat binaan di Pulau Panggang, yakni Pokdakan Kerapu Cantik dan Bank Benih Pakubaja. Pelaksanaannya juga melibatkan pemerintah daerah, pendamping program, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan.

Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, merupakan salah satu wilayah sentra budidaya ikan laut dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Kondisi geografis wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan bagi pembudidaya, terutama terkait tingginya biaya pakan, keterbatasan akses benih dan pakan lokal, serta distribusi.

Melalui PALUGADA, PHE OSES berupaya menghadirkan solusi dengan membangun ekosistem budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu inovasinya dilakukan melalui pemanfaatan sampah organik untuk budidaya maggot BSF.

Sebanyak 2.653 kilogram sampah organik telah berhasil diolah menggunakan larva BSF menjadi maggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai pakan alternatif ikan. Sementara itu, sisa pengolahan atau kasgot dimanfaatkan sebagai pupuk organik sehingga tidak terbuang percuma.

Selain pengelolaan sampah, program tersebut juga mengembangkan Bank Benih Ikan untuk membantu menyediakan benih unggul bagi pembudidaya. Upaya ini turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, dengan omzet yang dapat mencapai Rp14,7 juta per siklus serta penghematan biaya pakan hingga Rp2,7 juta per siklus.

"Yang kami dorong bukan hanya peningkatan produksi, tetapi bagaimana masyarakat mampu membangun sistem yang mandiri. Mulai dari pengelolaan sampah, penyediaan pakan alternatif, benih ikan hingga penguatan kelembagaan kelompok," kata Indra.

Program PALUGADA juga melibatkan 15 rumah tangga dalam pengelolaan sampah organik. Masyarakat mendapatkan pelatihan mengenai budidaya ikan, pembuatan pakan alternatif, pengelolaan sampah, serta penguatan kelembagaan kelompok.

Kolaborasi antara Pokdakan, LKM Wisata Bahari, pemerintah, akademisi, masyarakat, dan PHE OSES menjadi bagian penting dalam pengembangan program tersebut. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem budidaya perikanan yang lebih produktif sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Melalui PALUGADA, PHE OSES menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan. Pendekatan ekonomi sirkular yang diterapkan menjadi upaya untuk menciptakan ekosistem perikanan yang lebih efisien, mandiri, dan berkelanjutan di wilayah kepulauan.(Prap)

Sepakat Damai, PWI Resmi Cabut Laporan Polisi Terhadap Hotman Paris

PRAMUDYAFM, JAKARTA - Perselisihan hukum antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya menemui titik terang. Melalui mediasi yang difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri ketegangan secara kekeluargaan pada Selasa (28/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut mempertemukan Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, dengan Hotman Paris. Momentum rekonsiliasi ini diabadikan oleh Dasco melalui unggahan di akun media sosialnya dengan tajuk "Persatuan Indonesia", yang memperlihatkan ketiga tokoh tersebut saling berjabat tangan.

Akhmad Munir menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus tindak lanjut atas iktikad baik Hotman Paris. Ia menegaskan bahwa organisasi profesi jurnalis tertua di Indonesia tersebut telah menerima permohonan maaf sang pengacara.

“Bapak Hotman telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada PWI. Sejatinya, sejak awal kami telah membukakan pintu maaf terkait persoalan tersebut,” ujar Akhmad Munir saat memberikan keterangan resmi.

Lebih lanjut, Munir mengungkapkan bahwa Hotman Paris berkomitmen untuk menjaga etika komunikasi di masa mendatang agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Beliau dengan besar hati mengakui kekhilafan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Esensi dari pertemuan ini adalah menjaga persatuan Indonesia,” imbuhnya.

Sebagai konsekuensi dari kesepakatan damai ini, PWI akan segera memproses pencabutan laporan polisi yang sebelumnya dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 20 Juli 2026 lalu. Proses administrasi pencabutan laporan dijadwalkan selesai dalam waktu dekat.

“Kami telah bersepakat untuk mencabut laporan di kepolisian. Jika tidak dituntaskan hari ini, paling lambat besok seluruh prosesnya akan selesai,” tegas Munir.

Di sisi lain, Sufmi Dasco Ahmad selaku fasilitator menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya merajut kembali tali persaudaraan antar-elemen bangsa. Pesan "Persatuan Indonesia" yang ia gaungkan menjadi simbol berakhirnya sengketa antara sang pengacara nyentrik dengan organisasi pers tersebut.(*/ril)

MIN 1 Lampung Timur Raih Apresiasi Nasional atas Praktik Baik Perlindungan Anak

PRAMUDYAFM, Jakarta- Pertemuan Nasional Perlindungan Anak yang diselenggarakan ChildFund International pada 20–23 April 2026 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di bidang perlindungan anak dari seluruh Indonesia.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dihadiri perwakilan kementerian, lembaga mitra, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan anak dan kaum muda dari berbagai wilayah. Forum nasional tersebut menjadi ajang penguatan komitmen bersama dalam mencegah kekerasan terhadap anak, baik di ruang luring maupun daring.

ChildFund International, sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan anak, menegaskan dukungannya terhadap pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2029.

Dalam pertemuan ini, MIN 1 Lampung Timur mendapat perhatian khusus sebagai salah satu sekolah percontohan (piloting) Program *Education for Protection and Wellbeing* (EPW). Kepala MIN 1 Lampung Timur, Darsono, hadir sebagai penanggung jawab program, didampingi oleh Febri Maryana selaku *Person in Charge* (PIC) Program EPW di tingkat satuan pendidikan.

“MIN 1 Lampung Timur mendapatkan kepercayaan sebagai sekolah piloting Program EPW. Kami merasakan manfaat yang sangat besar bagi penguatan budaya perlindungan anak di madrasah,” ujar Darsono.

Pelaksanaan Program EPW di MIN 1 Lampung Timur didukung oleh mitra ChildFund di Lampung, yaitu Yayasan Pembinaan Sosial Lampung (YPSK). YPSK secara aktif memberikan penguatan kapasitas, pendampingan teknis, serta fasilitasi implementasi program di lingkungan madrasah.

Dalam sesi paparan, mitra pelaksana dari delapan provinsi mempresentasikan berbagai capaian dan praktik baik pelaksanaan program perlindungan anak (PRIME) periode 2024–2026. Salah satu yang menjadi sorotan adalah implementasi Program EPW di MIN 1 Lampung Timur, yang dinilai berhasil menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Darsono menegaskan bahwa perubahan positif tampak nyata di lingkungan madrasah. “Keberhasilan ini terlihat dari meningkatnya kesadaran seluruh warga madrasah akan pentingnya perlindungan anak, penguatan budaya sekolah yang bebas dari kekerasan, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam menyuarakan hak dan perlindungan diri mereka,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, MIN 1 Lampung Timur menerima apresiasi khusus dari ChildFund International Indonesia. Child Protection & Advocacy Specialist ChildFund International Indonesia, Reny Haning, menyampaikan penghargaannya secara langsung.

“Implementasi Program EPW di MIN 1 Lampung Timur menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan berpihak pada anak. Praktik baik yang telah dijalankan dapat menjadi contoh inspiratif dan direplikasi di satuan pendidikan lainnya,” ujar Reny Haning.

Partisipasi aktif MIN 1 Lampung Timur dalam forum nasional ini menunjukkan komitmen nyata madrasah dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Diharapkan, capaian tersebut dapat terus dikembangkan dan memberi dampak positif yang berkelanjutan, baik di tingkat daerah maupun nasional.(MK/Suprapto)

Dua Jembatan Perintis Garuda Dibangun di Wilayah Kodim 0429/Lamtim

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR - Kegiatan Ground breaking dan zoom meeting pembangunan jembatan Perintis Garuda Tahap lll dan lV Kodam XXl/Radin Inten terpusat di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (01/04/2026).

Hadir kegiatan, Kasdam XXl/Rl Brigjen TNI Andrian Susanto  Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki,  Asrendam XXI/Radin Inten Kol. Arh Aji Prasetyo Nugroho, Aster Kasdam XXl/RI  Kol. Inf Anang Sofyan Efendi, Kasiter Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf M. Sofrianes, Dandim 0429/Lamtim Letkol Inf Danang Setiaji, Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi, Danden Zibang Letkol Czi Wirawan, Danden Pom ll/3 Letkol Cpm Anjan Pama Setiawan  Kabagops Polres Lamtim Kompol Edi Kurniawan, Kepala BBWS Mesuji dan sekampung, Kadis PUPR Lamtim, Forkopimcam Way Bungur, Kades Sekecamatan Way Bungur serta warga masyarakat Desa Tanjung Tirto dan Kali Pasir.

Kasdam XXI/Raden Intan, Brigjen TNI Andrian Susanto, pada saat membacakan amanat Pangdam menyampaikan, jembatan Perintis Garuda berfungsi sebagai solusi jangka menengah untuk membuka kembali konektivitas antarwilayah yang sempat terputus, sekaligus menjadi simbol sinergi antara TNI dan pemerintah daerah.

"Untuk wilayah Kodam XXI/Radin Inten, terdapat 20 titik, yang diantaranya 10 titik di wilayah Provinsi Lampung dua diantaranya di Kodim 0429/Lamtim dan 10 Titik di wilayah Provinsi Bengkulu", ujar Kasdam.

Orang nomor dua dijajaran Kodam XXI/Radin Inten ini berharap jembatan sepanjang 120 Meter ini nantinya dapat mempermudah akses bagi masyarakat, baik untuk pendidikan, kesehatan maupun peningkatan taraf hidup warga Kecamatan Way Bungur dan sekitarnya.

"Kehadiran TNI melalui proyek ini menegaskan komitmen untuk hadir di tengah masyarakat dan membantu percepatan pembangunan daerah sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi mengungkapkan, bahwa kondisi sarana penyeberangan pada alur sungai Kali Pasir, secara teknis belum memenuhi standar pelayanan infrastruktur penghubung wilayah secara memadai, sehingga pada saat terjadi peningkatan debit air dan arus sungai, mobilitas masyarakat sering mengalami hambatan, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun distribusi hasil pertanian. 

"Selaku Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodam XXI/Radin Inten, Korem 043/Gatam terkhusus Kodim 0429/Lamtim atas inisiatif dan kontribusi nyata dalam pembangunan jembatan ini", jelasnya.

Lebih lanjut Azwar menambahkan, pelaksanaan kegiatan ini, menunjukkan bahwa peran TNI tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga hadir bersama rakyat, membantu percepatan pembangunan infrastruktur daerah. 

"Inilah wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat, dalam mendukung pemerataan pembangunan hingga wilayah pedesaan. Kami meyakini, bahwa sinergi antara TNI, Pemerintah Daerah dan masyarakat, merupakan kekuatan utama dalam mewujudkan pembangunan, yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat", tegas Wabup.

Puncak acara ceremony Ground Breaking pembangunan jembatan Perintis Garuda ditandai dengan penyerahan santunan kepada 100 warga masyarakat yang terdampak banjir Desa Tanjung Tirto dan Kali Pasir, simbolis peletakan batu pertama oleh Kasdam, Wagub, Danrem serta Wabup dan ditutup dengan foto bersama.

Sebagai informasi, selain di Kecamatan Way Bungur tepatnya penghubung Desa Tanjung Tirto dan Kali Pasir Kodim 0429/Lamtim juga membangun jembatan Perintis Garuda di Desa Trisinar Kecamatan Marga Tiga.

Sumber : pendim0429)

Kemendagri Undang Sekda dan TAPD Provinsi Se-Indonesia Bahas Pelaksanaan APBD 2026 dan 2027

 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni/ist

PRAMUDYAFM, TERNATE – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mendorong penguatan peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai penting karena APBD menjadi instrumen utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Fatoni pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 dan Penyusunan APBD TA 2027 di Sahid Bela Hotel, Ternate, Maluku Utara, Kamis (29/1/2026).

Fatoni menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan APBD menjadi faktor kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, belanja pemerintah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD, memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun demikian, data nasional menunjukkan bahwa kinerja APBD pada tahun 2025 masih menghadapi tantangan. Realisasi pendapatan daerah secara nasional tercatat sebesar 94,49 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 97,26 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 87,14 persen, juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 91,72 persen.

Dalam konteks tersebut, Fatoni menegaskan bahwa peran kepala daerah dan TAPD sangat strategis untuk memastikan APBD dapat dikelola secara optimal dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah.

“Peran kepala daerah, peran TAPD sangat penting karena dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di Pasal 6, disebutkan bahwa pemegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar Fatoni.

Ia menegaskan, TAPD berperan mengawal seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tujuannya agar APBD dapat berjalan tertib, akuntabel, dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Fatoni menyampaikan bahwa belanja pemerintah daerah terus diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Realisasi belanja APBD tahun 2025 yang sebesar 87,14 persen menunjukkan masih adanya ruang untuk mempercepat penyaluran belanja agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi ini sangat ditentukan juga oleh realisasi belanja uang negara, baik itu APBN maupun belanja APBD,” katanya.

Menurut Fatoni, penguatan pemahaman regulasi akan membuat TAPD semakin percaya diri dalam mengambil langkah kebijakan. Hal ini termasuk melalui mekanisme pergeseran anggaran dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), sehingga APBD dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku Utara, TAPD provinsi seluruh Indonesia, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.(Prapto)

Sumber : Puspen Kemendagri

Kodim 0429/Lamtim Laksanakan Ziarah Rombongan di Hari Juang TNI AD Ke-80

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR - Kodim 0429/Lamtim melaksanakan Ziarah Rombongan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Daarma Nusantara, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan dalam rangka Hari Juang TNI AD ke-80 yang dipimpin langsung.oleh  Dandim 0429/Lamtim Letkol Inf Danang Setiaji.

Ziarah Rombongan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga oleh Inspektur Upacara kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara pahlawan oleh seluruh peserta Ziarah.

Dandim 0429/Lamtim Letkol Inf Danang Setiaji, menyampaikan kegiatan Ziarah Rombongan merupakan wujud penghormatan TNI AD terhadap jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menjaga keutuhan NKRI.

"Kami berharap kegiatan ini kian menanamkan nilai-nilai nasionalisme bagi generasi penerus sekaligus memperkuat tekad prajurit TNI AD untuk terus mengabdi terkhusus di Lampung Timur umumnya bangsa dan negara Indonesia," kata Dandim.

Melalui peringatan Hari Juang TNI AD ke-80 yang mengambil tema "TNI AD Manunggal Dengan Rakyat Untuk Indonesia Bersatu, Berdaulat, Sejahtera dan Maju" TNI AD kembali menegaskan komitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program teritorial, pelayanan sosial serta kegiatan kemanusiaan.

"Perjuangan hari ini tidak lagi berupa pertempuran fisik, tetapi bagaimana TNI AD hadir mendukung stabilitas keamanan, ketahanan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat. TNI AD menyadari bahwa kekuatan bangsa tidak hanya terletak pada aspek militer, tetapi juga pada kebersamaan, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama, "tegasnya.

Pelaksanaan Ziarah ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Juang TNI AD 2025 yang mencerminkan komitmen TNI AD semakin memperkokoh kemanunggalan dengan rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa sehingga Indonesia menjadi negara yang besar dan berdaulat.

Sumber : Pendim0429

Menyerbu dari Langit: Ratusan Prajurit TNI Terjun di Morowali

PRAMUDYAFM, Ratusan prajurit TNI melaksanakan penerjunan Operasi Perebutan dan Pengendalian Pangkalan Udara (OP3U) serta penerjunan lintas udara (linud) dalam rangkaian Latihan Terintegrasi TNI Tahun 2025 yang digelar di kawasan Bandara PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025). 

Pada sorti pertama,  peterjun Yonko 466 Korpasgat berhasil menuntaskan penerjunan OP3U. Aksi dimulai dengan infiltrasi tim Dalpur yang lebih dulu mengamankan dan menyiapkan Dropping Zone (DZ). Keberhasilan tahap ini menjadi penanda kesiapan unsur udara dalam mengawali operasi perebutan pangkalan dengan standar profesional tinggi.

Selanjutnya pada sorti kedua, peterjun dari Yonif 432 dan Yonif 433 Kostrad melaksanakan penerjunan linud untuk merebut dan menguasai sasaran strategis. Penerjunan dilakukan dengan formasi tempur sesuai prosedur operasi modern, menjadi bagian penting dari skenario latihan yang mengutamakan sinergi antarmatra. Seluruh penerjunan dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut taktis C-130.

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BPKP, serta sejumlah pejabat tinggi negara, turut menyaksikan langsung jalannya latihan. Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan dukungan penuh pemerintah terhadap penguatan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI.

Latihan ini juga menegaskan peran TNI dalam menjaga keamanan nasional, khususnya pada sektor-sektor strategis yang merupakan aset vital negara. Kegiatan penerjunan menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan tempur prajurit TNI, baik dalam teknik penerjunan maupun penguasaan daerah penting yang memerlukan respon cepat dan presisi tinggi. Hal ini sekaligus memastikan kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai skenario operasi, termasuk pengamanan objek vital seperti bandara dan kawasan industri pertambangan.

Sumber : Puspen TNI