Kadis Perizinan tuding TKPRD penyebab Lambatnya proses ijin investasi dilamtim

Warta Pramudya -- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Heri Alpasa, menampik pihaknya lambat memberikan rekomendasi perizinan. Pihaknya menuding Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang diketuai Sekretaris Daerah yang kurang bersinergi.

Ia mengatakan semua perizinan investasi yang akan masuk di Lampung Timur ini bisa berjalan dengan baik jika semua pihak yang terkait dapat menjalankan tugasnya masing-masing.

"Izin investasi di Lamtim, dapat berjalan dengan baik kalau semua OPD yang berhubungan dengan perizinan beserta yang ada dapat saling bersinergi, karena secara umum terkait persyaratan untuk mengurus izin untuk perusahaan yang akan mengurus perizinan di Lamtim tidak ada masalah,” ujarnya, Rabu (10-4-2019).

Namun, lanjutnya, harus dipahami ketika ada perusahaan yang ingin masuk ke Lamtim maka memerlukan beberapa syarat dan tahapan prosedur yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Misalnya persyaratan perusahaan sudah masuk OSS, kemudian sebelum dikeluarkan Nomor Izin Berusaha (NIB) maka salah satu syarat yang didalamnya adalah harus melalui TKPRD, dan berbatas waktu.

“Manakala batas waktu itu tidak dilaksanakan oleh perusahaan, maka ketika diupload lagi berkas perusahaan tersebut akan kembali ke awal karena tidak melakukan salah satu syarat tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan,” urainya.

Ditambahkannya, salah satu penghambat atau kendala-kendala adalah terkait TKPRD, dan itu juga tidak murni kesalahan perizinan, karena para pengurus izin perusahaan yang ingin melakukan investasi di Lamtim juga harus pro aktif.

“Kalau dibilang proses izin investasi itu lambat, Saya rasa tidaklah, semua butuh proses dengan melakukan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Memang kita tidak menyanggah ada beberapa izin perusahaan yang ingin berinvestasi di Lamtim ini masih terkendala sampai saat ini di pelaksanaan di TKPRD,” terangnya.

Namun, harus diketahui, terkait pelaksanaan TKPRD tersebut melibatkan beberapa OPD yang ada, yang anggotanya ada sekitar 27 orang yang diketuai oleh Sekda Lamtim.

Ia menambahkan, kalau rapat TKPRD itu bisa dilakukan maka tentu tidak akan jadi masalah. Sebenarnya ketika para anggota yang ada di TKPRD dapat mengambil sikap dengan konteks melakukan rapat tanpa harus dipimpin oleh ketua TKPRD maka tentu tidak akan jadi masalah.

“Karena rapat TKPRD ini kan hanya mengambil sikap atau rekomendasi terkait zona RT/RW saja. Saya rasa izin investasi tidak akan terhambat kalau rapat TKPRD tersebut dapat dilakukan walau tanpa harus diikuti oleh Ketua TKPRD," katanya.(fahri)

Zaiful Tinjau Gudang Logistik Pemilu 2019

Warta Pramudya -- Wakil Bupati Lampung Timur didampingi Kapolres Lampung Timur dan Kasdim meninjau Langsung Gudang penyimpanan Logistik Pemilu 2019, digedung Pusiban Komplek pemda setempat, salasa (9-4-2019).

Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari mengatakan setelah menunjau Gudang penyimpanan Logistik ini kita ketahui bahwa semua sudah selesai dan terbungkus dengan rapi serta tersegel dari KPU.

"KPU Lampung timur dengan seluruh logistik yang ada sudah siap untuk didistribusikan dan semuanya sudah disampaikan oleh KPU untuk surat suara ini sudah selesai semua tinggal mendistribusikan," ujar Zaiful.

Zaiful berharap bahwa pemilu 2019 ini bisa berjalan dengan tertib dengan aman dan kondusif "Kita akan selalu menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya Jangan sampai ada yang tidak menggunakan hak pilihnya," kata Zaiful.

Hal senada sampaikan Komisioner KPU Lamtim Wasiat Jarwo Asmoro, menurutnya ada yang masih dalam proses yang kita tunggu C2, C3, C4, C5 yaitu untuk presiden dan wakil presiden kalau untuk yang lain semuanya sudah selesai semua.

"Untuk pendistribusian mulai tanggal 12 mulai kita distribusikan selama tiga hari kemudian tanggal 14 sudah berada di kecamatan semua, kemudian tanggal 15 nya ke desa-desa kemudian tanggal 16 nya sudah di TPS," kata Jarwo.

Kapolres Lamtim AKBP Taufan Dirgantoro mengatakan untuk pendistribusian anggota polres lamtim siap mengamankan sampai dengan ke TPS.

"Kami sudah perintahkan anggota untuk mengamankan jalannya pendistribusian surat suara sampai dengan selesai tahapan pemilu," kata Taufan.(fahri)

Polres Lamtim Gelar Apel Besar Linmas

Warta Pramudya -- Dalam rangka mempersiapkan diri untuk Pengamanan pemilu presiden, wakil presiden dan legislatif tahun 2019 Polres Lampung Timur menggelar Apel Besar Linmas, yang diselenggaran di halaman mako Polres setempat, selasa (9-4-2019).

Kapolres Lampung Timur AKBP. Taufan Dirgantoro mengatakan apel ini mempunyai tujuan untuk mengecek kesiapan dan menyamakan pandangan ataupun persepsi antara TNI, Polri dan linmas dalam melaksanakan pengamanan di TPS.

"Pemungutan suara yang akan kita laksanakan 17 April 2019 mendatang yang akan diadakan di Kabupaten Lampung Timur ini kita akan mengamankan sebanyak 3440 TPS sedangkan jumlah personel yang akan melaksanakan pengamanan di TPS untuk Polres Lampung Timur sebanyak 671 kemudian BKO Polda Lampung sebanyak 96 personel dan Polres Metro sebanyak 25 personil serta dibantu Brimob Polda Lampung dan TNI dari Kodim 0429 Lampung Timur," ujar Taufan.

Taufan menambahkan dalam pelaksanaan pengamanan di Polres Lampung Timur ini menggunakan pola pengamanan kategori kurang Rawan dengan pola pengamanan personel satu polri mengamankan 4 TPS dibantu oleh 8 linmas sehingga untuk pelaksanaan pengamanan pemungutan suara melibatkan linmas sebanyak 6880.

"Kita berharap agar TNI Polri dan petugas linmas dapat bekerjasama dan bersinergi dalam melaksanakan tugas pengamanan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing," kata Taufan.

Dia juga mengharapkan dukungan semua pihak bersama-sama menciptakan stabilitas politik dan keamanan serta ketertiban masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

"Mari berkomitmen untuk bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan pemilu tahun 2019 agar berjalan Aman damai dan sejuk sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Lampung Timur," tutupnya.

Hadir dalam Acara Tersebut Wakil Bupati Lamtim Zaiful Bokhari didampingi Ass 1, Kaban Kesbang dan Kasat Pol PP, serta Kasdim 0429 Lamtim, KPU Lamtim dan Bawaslu Lamtim.(fahri)

Cen Suatman serahkan bantuan langsung kepada keluarga nelayan korban tenggelam

Warta Pramudya -- Camat labuhan maringgai Cen Suatman serahkan bantuan korban tenggelam. penyerahan bantuan ini langsung diserahkan dikediaman korban didusun XII Desa Margasari,  pukul 17.00 wib. senin 08/04.

Tampak hadir mendampingi Camat dalam penyerahan tersebut Sekretaris Kecamatan Labuhan Maringgai Agustinus Tri Handoko, Kepala Desa Margasari Wahyu Jaya dan Pendamping PKH Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai.

Adapun bantuan dari  Dinsos dan Dinas BPBD serta PKH Kecamatan Labuhan Maringgai berupa sembako yaitu beras, minyak, gula, indomie dan perlengkapan tas sekolah, disertai santunan dari Camat dan staf kecamatan.

Dalam penyampaian nya Cen Suatman mengatakan dirinya selaku Camat dan atasnama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga korban.
"saya atasnama pribadi dan mewakili pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyampaikan ucapan turut berduka cita atas musibah yang menimoa keluarga korban". Kata cen suatman

Sementara itu pendi (65th) selaku orang tua korban mengucapkan terimakasih atas bantuan dan perhatiannya yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas instansi terkait.
"saya atasnama keluarga mengucapkan terimaksih kepada Bupati melalui Dinas Instansi terkait" ujar Pendi.

Selanjutnya selaku orang tua beliau menyampaikan bahwa dirinya dan keluarga sudah mengikhlaskan kepergian anaknya.(fahri)

Wabup Lamtim akan evaluasi pejabat TKPRD

Warta Pramudya -- Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari geram,  terkait dengan beberapa izin investasi di Lampung Timur (Lamtim) yang sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Dan salah satu penghambat ada di Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

“Menurut laporan yang saya terima salah satu penyebab susahnya perizinan di Lamtim ini terkait pelaksanaan Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah. Oleh karena itu saya akan meninjau ulang para pejabat yang masuk dalam Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang ada saat ini,” katanya.

Padahal Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menginstruksikan agar mempermudah proses perijinan investasi yang ada, namun kenyataatannya proses perijinan investasi di Lamtim saat ini masih berbelit-belit.

Bahkan untuk satu perijinan investasi membutuhkan waktu berbulan-bulan karena menunggu rekomendasi dari TKPRD.
“Dengan adanya persoalan ini maka saya sudah perintah Aisten I agar gelar rapat koordinasi dengan TKPRD guna membahas terhambatnya sejumlah ijin investasi yang ada di Lamtim,” ungkap Zaiful, Senin (8-4-2019).

Kalau memang tidak ada niat baik dari para pejabat terkait perijinan terutama TKPRD tersebut, maka saya akan memberikan teguran keras terhadap pejabat yang ada di TKPRD itu. Apa lagi kalau ada pejabat yang nekat menarik pungutan dalam proses perijinan maka itu pelanggaran hukum dan harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

“Masa untuk buat ijin investasi sudah ada yang berbulan-bulan tapi nggak selesai-selesai, persoalannyakan tidak jelas apa sebabnya. Persoalan ini sudah lama terjadi, maka saya minta kepada pejabat yang terkait dalam hal ini untuk segera diselesaikan. Karena slogan kita ini kan melayani masyarakat, sementara orang mau berinvestasi di Lampung Timur dibuat susah mendapatkan izin. Persoalan terkait dengan izin ini harus segera selesai tidak boleh berbelit-belit,” tegasnya.

Pengaduan yang diterima, izin mati di sekda, berarti ini enggak jelas dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada keinginan pejabat kita untuk menyelesaikan tugas dengan baik terkait dengan investasi. “Mungkin harus dengan teguran untuk menyelesaikan ini, sudah tidak bisa lagi dengan perkataan yang baik,” pungkasnya. (fahri)