Kemendagri Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali 1-14 Maret 2022, 320 Daerah Ditetapkan pada Level 3

WartaPramudya--Jakarta,  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah luar Jawa-Bali. Hal itu diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2022 yang berlaku dari tanggal 1 hingga 14 Maret 2022. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, penilaian level daerah pada perpanjangan PPKM luar Jawa-Bali masih menggunakan indikator vaksinasi yang sama seperti aturan sebelumnya.

"Yaitu capaian total vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi lansia di atas 60 tahun dosis pertama,” kata Safrizal di sela-sela Peringatan HUT Damkar ke-103 di Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Pada PPKM di luar Jawa-Bali, terdapat peningkatan jumlah daerah yang berada pada Level 3 dari semula 118 daerah menjadi 320 daerah.

Sedangkan jumlah daerah pada PPKM Level 2 dari 205 daerah menjadi 63 daerah, dan Level 1 mengalami penurunan dari 63 daerah menjadi 3 daerah.

“Secara objektif, kalau kita lihat memang jumlah daerah di Level 3 mengalami peningkatan, itu karena syarat vaksinasi yang kita perketat sebagai upaya percepatan vaksinasi di seluruh daerah. Tapi kita optimis bahwa trend peningkatan tersebut akan menurun mulai minggu depan, sejalan dengan pelandaian kasus terkonfirmasi,” tuturnya.

Di sisi lain, kata Safrizal, pemberlakuan kegiatan masyarakat tidak mengalami perubahan dalam masa perpanjangan PPKM kali ini.

Seiring dengan itu, pemerintah terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi di daerah-daerah yang capaian dosis pertama masih di bawah 70 persen dan dosis kedua di bawah 50 persen.

"Khusus bagi yang sudah melakukan vaksinasi lengkap, Kementerian Kesehatan telah memberikan pernyataan, bahwa untuk dewasa dan lansia sudah bisa mendapatkan vaksin booster setelah 3 bulan jeda dari vaksinasi dosis kedua," demikian Safrizal.(Puspen Kemendagri)

Dandim Lamtim Ikuti Rakor Mekanisme BTPKLWN-TNI Secara Virtual

WartaPramudya--Lampung Timur, Komandan Kodim (Dandim) 0429/Lamtim Letkol Czi. Indra Puji Triwanto, S.H didampingi Pasiter Lettu Kav. Aprizal mengikuti Rapat Koordinasi mekanisme Bantuan Tunai Pedagang Kali Lima Warung dan Nelayan (BTPKLWN-TNI) secara virtual, bertempat di ruang vicon Makodim, Rabu (2/3/2022).

Selaku pimpinan Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayor jendral TNI Supriadi menyampaikan bahwa, Program BT-PKLW pada Tahun 2021 sebesar Rp. 1.2 triliun untuk 1 juta PKLW telah terlaksana dengan baik dan realisasinya 100 persen dalam waktu relatif singkat.

Pihaknya juga mengapresiasi dan penghargaan atas dukungan TNI, Polri sebagai pelaksana penyaluran BTPKLW tahun 2021 yang merupakan dukungan dari Kemenhan, Kemenkeu, Kemen Kop, UMKM, BPKP dan lain lain sejak awal kebijakan sampai dengan selesai pelaksanaan.

Sebagai kriteria penerima BTPKLWN-TNI tahun 2022 diantaranya, WNI memiliki E-KTP dan KK,memiliki tempat usaha baik permanen dan non permanen, lokasi usaha berada di 106 kab/Kota yang menjadi target program pengentasan kemiskinan ekstrim.

Tidak terdata sebagai penerima BPUM tahun 2021, bukan PNS TNI/ Polri, Pegawai BUMN,termasuk anggota keluarga inti dan purnawirawan / pensiunan,satu KK hanya menerima satu bantuan usaha yang di jalani bukan usaha sampingan. Yang tidak berdomisili di wilayah penerima bantuan tapi melakukan usaha di wilayah penerima bantuan harus di lengkapi dengan surat keterangan RT/RW setempat.

Nelayan kecil yang mata pencariannya melakukan penangkapan kebutuhan hidup sehari hari, tidak mengunakan kapal penangkapan ikan, mengunakan kapal penangkap ikan di bawah 5 GT dan nelayan yang menyediakan tenaganya serta turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

Untuk diketahui bahwa Kodim 0429/Lamtim sendiri menerima alokasi sebanyak 10.000 Orang penerima BTPKLWN-TNI dengan total anggaran mencapai 6 Milyar.(tmsp)

Satlantas Polres Lamtim Sosialisasikan Ops Keselamatan Krakatau 2022 Melalui Radio Pramudya

WartaPramudya--Sukadana, Bersamaan dengan dimulainya Operasi Keselamatan Krakatau 2022 ,Satlantas Polres Lampung Timur melaksanakan Sosialisasi tentang operasi Keselamatan melalui siaran Radio Pramudya Sukadana,Selasa (01/03/2022)

"Operasi Keselamatan Krakatau ini digelar selama dua pekan terhitung 1 Maret 2022 sampai 14 Maret 2022", ujar Kanit Kamsel Satlantas Polres Lampung Timur Ipda Kadek Andi saat Talkshow di Studio Radio Pramudya.

Ipda Kadek menambahkan, dalam operasi tersebut lebih fokus pada kegiatan pre-emtive dan preventive dari Kepolisian kususnya Satlantas untuk lebih bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas dan juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

"Dimana kita dari personil Satlantas Polres Lamtim berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka kecelakaan Lalulintas, dan berupaya semaksimaal mungkin meningkatkan kesadaran dalam mematuhi peraturan lalulintas di jalan", Tambahnya

Selain itu,kata Ipda Kadek, operasi keselamatan Krakatau kali ini juga lebih memfokuskan pada pelanggaran kendaraan overdimensi dan overloading atau kendaraan odol.

"Kepada pemilik kendaraan R4 dan R6 yang memiliki muatan lebih untuk lebih bisa tertib lagi dalam berkendara di jalanan, dan kepada masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan juga melaksanakan protokol Kesehatan 5 M", katanya

"Karena saat ini masih di pandemi Covid 19 dan kita di Lampung Timur masuk PPKM level 3,kita juga ada rencana kegiatan untuk membagikan masker,hand sanitizer dan himbauan himbauan kepada pengguna jalan  ",tutupnya (sp)

Dandim 0429/Lamtim Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Polres Lampung Timur

WartaPramudya--Lampung Timur, Komandan Kodim 0429/Lamtim Letnan Kolonel Czi. Indra Puji Triwanto, S.H menghadiri Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Keselamatan Krakatau Tahun 2022, bertempat di Mako Polres Lampung Timur, Jl. Letnan Adnan Sanjaya, Sukadana, Lampung Timur, Selasa (1/3/2022).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Timur, AKBP. Zaky Alkazar Nasution, S.H.,S.I.K., M.H turut dihadiri oleh Wakapolres Kompol Leksan Ariyanto, S.I.K, Asisten Pemkab Lamtim Moch. Jusuf, Kadis Perhubungan Wan Ruslan, PJU Polres Lamtim, Anggota Kodim, Pol-PP dan Anggota Dishub.

Sambutan Kapolda Lampung yang di bacakan Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution mengatakan bahwa permasalahan Lalu-lintas saat ini berkembang sangat cepat seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan dan populasi penduduk yang memerlukan alat transportasi sebagai sarana mobilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup.

"Sehingga dalam penanganan permasalahan Lalu-lintas sebagaimana amanat undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kita diharapkan untuk selalu bersinergi antar pemangku kepentingan sehingga dapat menemukan akar permasalahan dan menemukan solusinya", ujar Kapolres.

"Tingkat kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas pada umumnya masih perlu dilakukan langkah-langkah strategi guna meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat akan keselamatan dalam berlalu lintas. Salah satu yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini adalah keselamatan bagi pengguna jalan pencegahan penyebaran penularan virus Covid-19 dan kesiapan nanti antisipasi pengamanan pelaksanaan puasa serta Idul Fitri tahun 2022".

"Adapun tujuan Operasi keselamatan Krakatau tahun 2002 yang akan dilaksanakan selama 14 hari dimulai dari tanggal 1 s.d 14 Maret 2012 dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia diantaranya,untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus covid-19, berkurangnya jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta terciptanya keamanan agar lalu lintas yang aman dan nyaman menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2002". tegas Kapolres.

Usai kegiatan Gelar Pasukan, Dandim 0429/Lamtim Letkol Czi. Indra Puji Triwanto, S.H mengatakan bahwa TNI khususnya Kodim Lamtim siap dalam memantabkan pertahanan wilayah Aspek Darat dengan selalu siap mendukung upaya-upaya Polres Lamtim dalam mewujudkan Keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lanjut Dandim, "untuk itu soliditas dan sinergitas antara TNI-Polri maupun instansi terkait lainnya senantiasa kita mantapkan dalam rangka mewujudkan kondusifitas wilayah Kabupaten Lampung Timur Bumei Tuwah Bepadan ini", pungkasnya(tmsp)

Kemenko Perekonomian dan Kemendagri Dorong Penguatan Peran BPD Dalam Pemulihan Ekonomi Daerah

WartaPramudya--Jakarta , Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah daerah, memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi daerah termasuk nasional. Karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk mewujudkan BPD memiliki sistem keuangan yang stabil, kuat, dan berintegritas. Langkah ini penting, untuk mendorong perbankan daerah agar lebih maju demi memulihkan perekonomian di daerah. Karena itu, dibutuhkan upaya strategis dan inovasi untuk memperkuat peran BPD.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni berharap, BPD dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa keuangan. "Agar kita bisa bersama-sama bangkit di dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Kita mengetahui bahwa setidaknya ada tujuan BUMD, yakni memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, itu yang utama," jelas Fatoni saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Webinar Financial BPD untuk Daerah: Menagih Strategi & Inovasi BPD untuk Pemulihan Ekonomi Daerah, Jumat (25/02/2022).

Menurutnya, kegiatan ini strategis untuk menyatukan persepsi dan komitmen dalam mengoptimalkan pengelolaan BPD agar tata kelolanya semakin baik. Gelaran ini juga menjadi peluang mewujudkan tujuan dibentuknya BUMD. Adapun tujuan tersebut, yakni memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan pelayanan kepada masyarakat, serta memperoleh keuntungan. Dengan demikian, BUMD termasuk BPD dapat beperan aktif dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

"Kemendagri terus berupaya dan berkomitmen untuk mendorong kemajuan BUMD (termasuk di dalamnya BPD). Selain itu, Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Termasuk di dalamnya terkait pembagian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan kebijakan di daerah," ucap Fatoni.

Fatoni menyampaikan, berbagai saran untuk memperkuat keberadaan BPD. Hal itu, seperti dengan menunjukkan posisioning dan menanamkan brand awareness sebagai perusahaan milik masyarakat di daerahnya. Ini dibuktikan dengan pelayanan optimal di atas harapan masyarakat. Upaya penguatan lainnya, yakni BPD harus memanfaatkan sistem pelayanan berbasis digital dan memperluas jaringan layanan kantor hingga tingkat kecamatan. Guna mendorong perekonomian daerah, BPD juga diharapkan mempermudah akses layanan keuangan seluas-luasnya. Hal itu terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta usaha kecil lainnya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah (pemda) juga perlu memaksimalkan peran BPD sebagai mitra kerja di bidang keuangan terutama dalam mengelola keuangan daerah. Di lain sisi, Fatoni juga membeberkan data laju perkembangan BPD. Dari total 1.097 unit BUMD, saat ini jumlah BPD sebanyak 26 usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2020, saat ini total aset BPD se-Indonesia sebesar Rp 796 triliun dan total kredit Rp 473,16 triliun. Adapun total dana pihak ketiga sebesar Rp 646,7 triliun dan laba bersih Rp 9,8 triliun.

Fatoni mengatakan, dengan jumlah aset yang besar tersebut tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. "Sehingga kita bersama-sama mendorong agar BPD bisa memberikan manfaat pada perekonomian di daerah," pungkas Fatoni.(Puspen Kemendagri)