Terima Kunjungan Kepala Sekolah, Danramil Himbau Lembaga Pendidikan Harus Menjadi Contoh Penerapan Prokes

WartaPramudya--Lampung Timur, Komandan Koramil (Danramil) 429-13/Metro Kibang Kapten Inf. Syamsudin bersama Anggota menerima kunjungan Kepala SMAN 1 Kibang Dra. Mey Sriyani, M.M, beserta perwakilan dewan guru, bertempat di Makoramil, Rabu (19/1/2022).

Pada kesempatan tersebut Danramil menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala SMAN 1 Kibang atas kunjunganya ke Makoramil dalam rangka silaturahmi.

"Selamat datang Bu Dra. Mey Sriyani, M.M beserta rombongan, saya selaku Danramil mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini semoga kita kedepan semakin bersinergi terutama dalam kemajuan bidang pendidikan", ucap Danramil.

"Saya berpesan kepada Bu Mey selaku Kepala Sekolah baru di SMAN 1 Kibang supaya protokol kesehatan pada saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) benar-benar dilaksanakan. Guna menghindari penyebaran virus Covid-19 yang sampai dengan saat ini belum juga berakhir".

"Selanjutnya kami siap mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi program SMAN 1 Kibang terutama dalam hal kesiswaan seperti kegiatan bela negara, kedisiplinan maupun pembekalan materi baris berbaris termasuk kegiatan Saka Wira Kartika", tutup Kapten Inf. Syamsudin.

Sementara Kepala SMAN 1 Kibang Dra. Mey Sriyani, M.M mengucapkan terima kasih kepada pihak Koramil atas sambutanya yang sangat luar biasa.

"Terima kasih atas sambutanya yang luar biasa dari Bapak Danramil Kapten Inf. Syamsudin beserta Anggota,mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Danramil tadi saya yakin dan percaya kerjasama dalam bidang kesiswaan akan berjalan baik. Termasuk yang menjadi atensi tentang penerapan prokes pada saat PTM benar-benar akan kami laksanakan". terangnya.

"Semoga kerjasama antara Koramil dengan SMAN 1 Kibang akan membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Sehingga kami siap bersinergi baik itu kegiatan formal maupun non formal", tandas Mey Sriyani.(tmsp)

Waspadai Varian Omicron, Plt. Sekjen Kemendagri Minta Kepala Daerah Taati Larangan Perjalanan ke Luar Negeri

WartaPramudya--Jakarta , Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta kepala daerah menaati larangan bepergian ke luar negeri. Langkah ini untuk menghindari penyebaran varian Covid-19, Omicron. Apalagi saat ini angka kasus penularannya di Indonesia cenderung meningkat.

“Kita menyaksikan bahwa kemungkinan Omicron ini angkanya akan meningkat di Indonesia, dalam ramalan perhitungan-perhitungan akan terjadi di bulan Februari,” ujar Suhajar saat membuka Rapat Sosialisasi Pembatasan Perjalanan ke Luar Negeri (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Para Pejabat Daerah) bersama jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) secara virtual, Selasa (18/1/2022).

Perkiraan itu juga sesuai dengan rilis yang disampaikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dalam rilis tersebut dikatakan, kemungkinan puncak kasus varian Omicron terjadi pada Februari dan baru mereda pada minggu kedua Maret 2022.

Suhajar menuturkan, Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) pada Minggu (16/1/2022) meminta agar seluruh masyarakat dapat membatasi diri bepergian ke luar negeri, termasuk pejabat pemerintah. Hanya kegiatan yang sangat bersifat esensial yang diperbolehkan melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Oleh karena itu saya perlu menyampaikan kepada teman-teman kalau ada Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta kawan-kawan yang lain, yang mau ke luar negeri tolong sampaikan, bahwa kami (Kemendagri) sekarang menutup dulu izinnya,” terang Suhajar.

Di lain sisi, Suhajar meminta agar kepala daerah dapat berkonsentrasi mengendalikan penyebaran virus Covid-19 di lapangan, seperti dengan menegakkan protokol kesehatan, mengakselerasi vaksinasi, dan memperketat kegiatan masyarakat. Dirinya juga meminta pemerintah daerah untuk dapat memberikan imbauan kepada masyarakat, baik berupa Surat Edaran maupun bentuk lainnya.

“Walaupun mungkin di daerah teman-teman belum ada Omicron dan mungkin masih Delta atau Alfa, semuanya harus diwaspadai,” kata Suhajar.

Suhajar menjelaskan, sebagai upaya mencegah perjalanan ke luar negeri, saat ini pemerintah telah mengeluarkan empat Surat Edaran. Pertama, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 6 Desember 2021 tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri. Kedua, Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada Desember 2021 tentang Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Ketiga, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (MenPANRB) pada 13 Januari 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri bagi Pegawai ASN pada Masa Pandemi Covid-19. Keempat, Surat Edaran Mensesneg pada 17 Januari 2022 tentang Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Upaya Pencegahan Penularan Covid-19.

Suhajar meminta agar seluruh kepala daerah dapat mempedomani Surat Edaran tersebut. “Dulu kita pernah memberhentikan 3 bulan wakil bupati karena bepergian tidak ada izin, jadi tolong ini kita pedomani bersama untuk kebaikan kita bersama,” tandas Suhajar.(emcsp)

Sumber :Puspen Kemendagri

Dirjen Dukcapil Prof Zudan AF Ingatkan Bahaya Selfi Dengan KTP-El

WartaPramudya--JAKARTA, Fenomena bisnis digital melalui Non Fungible Token (NFT) di berbagai situs online akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan. Bahkan kian marak utamanya setelah foto selfie seorang WNI yang bernama Ghozali menjual foto selfie-nya melalui media OpenSea, dan dihargai begitu mahal sebagai bentuk apresiasi seni. 

Terkait hal ini Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan pendapatnya. Menurut Dirjen Zudan, zaman digital yang semakin berkembang pesat dan maju saat ini, harus terus didukung oleh semua kalangan, untuk menuju Indonesia yang semakin kreatif, inovatif dan hebat. 

"Agar Indonesia semakin di depan, terus menuju ekonomi baru yang dapat bersaing dengan negara-negara modern yang juga telah menerapkan digitalisasi dalam layanan publiknya," kata Dirjen Zudan Arif fakrulloh dalam pernyataan resmi di Jakarta, Ahad (16/1/2022).

Namun, Zudan mengingatkan, terdapat hal penting yang perlu disikapi dalam era ekonomi baru yang serba digital tersebut. 

Yaitu, adanya fenomena orang menjual foto dokumen kependudukan, seperti KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Atau melakukan foto selfie dengan dokumen kependudukan seperti KTP-el di sampingnya yang jelas terlihat/terbaca data diri, dan pribadinya dengan harapan dapat diverifikasi dan divalidasi (verivali) oleh media online tempat transaksi jual beli guna menghasilkan rupiah. 

"Menjual foto dokumen kependudukan dan melakukan foto selfie dengan dokumen KTP-el di sampingnya untuk verivali tersebut sangat rentan adanya tindakan fraud/penipuan/kejahatan oleh ‘pemulung data’ atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab karena data kependudukan “dapat” dijual kembali di pasar underground atau “digunakan” dalam transaksi ekonomi online seperti pinjaman online," kata Dirjen Zudan.

Ketidakpahaman penduduk terhadap pentingnya melindungi data diri dan pribadi menjadi isu penting yang harus disikapi bersama-sama oleh semua pihak. 

"Oleh karena itu, edukasi kepada seluruh masyarakat oleh kita semua untuk tidak mudah menampilkan data diri dan pribadi di media online apapun sangat perlu dilakukan."

Berkaitan dengan kegiatan ekonomi online, Zudan mengimbau kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih pihak-pihak yang dapat dipercaya, terverifikasi dan memberikan jaminan kepastian kerahasiaan data diri, atau pribadi. Sebab masih banyak lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan yang sudah terdaftar pada OJK, mensyaratkan foto KTP-el dan foto selfie harus diunggah.

Sanksinya tidak main-main. Bagi pihak-pihak yang mendistribusikan dokumen kependudukan termasuk dirinya sendiri yang memiliki dokumen kependudukan seperti foto KTP-el di media online tanpa hak, maka terdapat ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). "Hal ini diamanatkan dalam Pasal 96 dan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," demikian Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil Kemendagri.(ril.EMC)

Dandim 0429/Lamtim Himbau KBT Harus Jadi Pelopor Vaksin 6-11 Tahun

WartaPramudya--Lampung Timur, Dalam rangka mempercepat target program vaksinasi pemerintah pusat dan sebagai wujud kepedulian dengan kesehatan para generasi penerus bangsa Indonesia,selain melaksanakan pendampingan Kodim 0429/Lamtim melalui Koramil jajaranya juga melaksanakan serbuan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun.

Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun resmi dimulai pada 14 Desember 2021. Menyikapi hal tersebut Dandim 0429/Lamtim Letkol Czi. Indra Puji Triwanto, S.H menginstruksikan jajaranya supaya maksimal dalam membantu pemerintah guna percepatan capaian target.

"Vaksinasi anak 6-11 tahun tidak kalah penting dengan vaksin bagi orang dewasa maupun lansia, terlebih dalam rangka menghadapi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah dimulai. Harapanya dengan terciptanya herd immunity dan disiplin prokes yang tinggi anak-anak dapat terhindar dari penyebaran virus ini", jelas Dandim, Selasa (18/1/2022).

"Saya menghimbau kepada para Danramil dan Babinsa yang berada dilapangan agar maksimal tentunya tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan para Anggota sekalian".

Pada kesempatan tersebut Dandim juga berharap KBT Kodim 0429/Lamtim bisa menjadi contoh vaksinasi anak 6-11 tahun.

"Saya berharap Keluarga Besar Tentara (KBT) khususnya Kodim 0429/Lamtim bisa menjadi pelopor dan memberikan contoh kepada masyarakat dalam mensukseskan kegiatan vaksinasi anak 6-11 tahun. Saya juga berpesan meski sudah divaksin supaya para orang tua dapat mengawasi anak-anaknya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan memakai masker apabila beraktifitas diluar rumah,”pungkas Letkol Czi. Indra Puji Triwanto, S.H.(tmsp)

Koramil Pekalongan Dampingi PKM Gantiwarno Penyemprotan Fogging

WartaPramudya--Lampung Timur, Guna mencegah penyebaran Demam Berdarah Dengue atau DBD yang disebabkan oleh jentik nyamuk, Babinsa Koramil 429-07/Pekalongan Praka Yayan Setiawan bersama Puskesmas Gantiwarno melakukan fogging atau pengasapan di RT 13, Dusun 4, Desa Gantimulyo, Kecamatan Pekalongan, Selasa (18/1/2022).

Danramil 429-07/Pekalongan Kapten Inf. Jumingan menjelaskan bahwa saat ini selain fokus penanggulangan Covid-19 memberantas DBD juga tidak kalah penting 

"Di tengah Pandemi Covid-19 kita juga tetap tidak boleh melupakan ancaman penyakit yang di sebabkan oleh nyamuk. Begitu ada permintaan dari Puskesmas Babinsa kami langsung bergerak melakukan pendampingan fogging. Seperti yang terlihat hari ini, Babinsa bersama dinas terkait melakukan fogging di Desa Gantimulyo", kata Danramil.

"Akhir-akhir ini sudah banyak keluhan tentang maraknya penyakit DBD maka dari itu dengan kegiatan fogging ini diharapkan mampu memberantas setidaknya mengurangi yang tentunya harus dibarengi dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus terdiri dari,Menguras/membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air. Menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain sebagainya. Serta  memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk yang bisa menularkan demam berdarah",pungkas Danramil.

Turut hadir dalam kegiatan fogging, Bhabinkamtibmas Bripka Arnol, P2 PKM Gantiwarno Rahma,Kades Gantimulyo Heri Sumantri, Bidan Desa Neneng dan perwakilan warga masyarakat.(tmsp)