WartaPramudya--Metro, Dalam rangka meningkatkan akurasi data pada masterfile kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya pada segmen kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, BPJS Kesehatan Cabang Metro menggelar kegiatan pemuktahiran data (rekonsiliasi) Peserta PBI secara daring,Rabu (02/12/2020).
Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Metro, Anggraeni Putri Manikam mengatakan tujuan dilakukannya rekonsiliasi data tersebut agar seluruh pihak saling melakukan pemadanan data sehingga data yang ada menjadi lebih akurat. Dengan adanya pemadanan data tersebut, dirinya meyakini bahwa kegiatan tersebut bisa dijadikan sebagai wadah untuk mengevaluasi sekaligus memonitoring pelaksanaan Program JKN-KIS bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah.
“Kami harapkan ketika ada mutasi peserta agar tetap dituangkan dalam berita acara sebagai dasar kami untuk melakukan proses mutasi. Dengan Pemda mengintegrasikan masyarakat daerah ke dalam PBI APBD selain ikut mendukung tercapainya UHC, juga untuk menghilangkan kekhawatiran penduduk yang kurang mampu apabila sakit,” kata Anggraeni.
Anggraeni juga menyampaikan bahwa strategi untuk mendapatkan sasaran penduduk yang belum terdaftar ke dalam Program JKN-KIS adalah pemadanan data peserta dengan masterfile kependudukan.
"Dari pemadanan tersebut kita dapat memetakan daerah mana dan siapa saja penduduk yang belum mempunyai jaminan kesehatan, sehingga upaya sosialisasi, rekrutmen peserta dan pemetaan segmen peserta yang belum terdaftar dapat berjalan optimal, tentunya ini diperlukan dukungan dari unsur-unsur satuan kerja di pemerintah daerah," tambah Anggraeni.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Kesehatam Kabupaten Lampung Timur, Ni Wayan Novi mengatakan bahwa realisasi peserta PBI APBD terdiri dari kuota yang telah ditetapkan. Menurutnya, hingga saat ini masih ada beberapa tantangan terkait kepesertaan yang terjadi antara lain tidak adanya laporan mutasi by name yang valid, sehingga tidak adanya ketidaksesuaian data.
“Untuk itu kami akan selalu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan sehingga pelaksanaan Program JKN-KIS bisa berjalan baik. Dari sisi kepesertaan maupun pelayanan dapat terlaksana dengan maksimal,” ungkapnya.(bn.spo)
