PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR--Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Lampung Timur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar audiensi di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten setempat, Rabu (24/6/2026)
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampung Timur, Rustam Efendi, dan dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diantaranya, Kepala Bapenda Lampung Timur Agus Firmansyah Lukman, perwakilan Inspektorat,Bappeda, BPKAD, Kepala Bagian Hukum Media Ulfah, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Ekawaty Apryandari serta Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Ahmad Zainudin.
Kepala Bapenda Kabupaten Lampung Timur, Agus Firmansyah Lukman menjelaskan, audiensi bersama TAPD membahas koordinasi dan evaluasi anggaran daerah , termasuk berbagai langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
"Salah satu sumber pendapatan yang perlu terus dioptimalkan adalah pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), baik yang berasal dari puskesmas maupun rumah sakit daerah,"tegas Agus usai acara audiensi TAPD.
Pada kesempatan tersebut juga terungkap, hingga 22 Mei 2026 realisasi pendapatan BLUD Puskesmas mencapai Rp19,23 miliar atau 34,10 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp56,41 miliar. Sementara itu, realisasi pendapatan BLUD RSUD mencapai Rp17,87 miliar atau 37,12 persen dari target Rp48,16 miliar.
Selain itu, retribusi pelayanan fasilitas kesehatan lainnya telah melampaui target dengan realisasi Rp148,37 juta atau 167,6 persen dari target Rp88,5 juta. Sedangkan retribusi pelayanan puskesmas non-BLUD baru terealisasi Rp2,68 juta atau 17,9 persen dari target Rp15 juta.
Selain sektor kesehatan forum tersebut juga membahas capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026.
Berdasarkan data Bapenda per 22 Juni 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Timur mencapai Rp3,91 miliar atau 16,60 persen dari total ketetapan sebesar Rp23,59 miliar.
Dari 24 kecamatan yang ada, Kecamatan Braja Selebah mencatat capaian tertinggi dengan realisasi sebesar 63,17 persen atau Rp430,83 juta dari ketetapan Rp682 juta.
Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Way Bungur dengan capaian 39,63 persen dan Kecamatan Gunung Pelindung sebesar 36,58 persen.
Sementara itu, sejumlah kecamatan masih perlu meningkatkan capaian penerimaan PBB-P2, di antaranya Kecamatan Bumi Agung yang baru mencapai 0,22 persen, Purbolinggo 3,41 persen, Sukadana 3,91 persen, dan Labuhan Maringgai 4,37 persen.
Agus menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk PBB-P2, juga menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
"PBB-P2 merupakan salah satu sumber PAD yang sangat penting. Karena itu diperlukan dukungan seluruh kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran," pungkasnya.(Prapto)
