Prof. Ryaas Rasyid: Para Pj Kepala Daerah Tidak Bergaya Penguasa Baru, Yang Menyulut Kontroversi

WartaPramudya--Jakarta, 15 Maret 2022. Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2024 akan memunculkan Pejabat (Pj) di sejumlah daerah untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa tugasnya pada 2022 dan 2023. Sebanyak 272 daerah akan dipimpin oleh Pj dan sebagian besar Pj akan menjabat lebih dari 1 (satu) tahun. Topik inilah yang menjadi bahasan Talkshow Apkasi yang digelar secara daring, Senin (14/02/2022).

Dalam kata pengantarnya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengaku mendapat banyak pertanyaan dari rekan-rekan kepala daerah khususnya bupati yang mempertanyakan persoalan Pj kepala daerah ini. Menurut Bupati Dharmasraya ini, konsekuensinya harus mendapat perhatian khususnya menyangkut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan gambaran visi dan misi para kepala daerah terpilih. 

“Banyak anggota Apkasi yang mempertanyakan batas kewenangan pejabat kepala daerah, seperti perubahan OPD atau mutasi pejabat. Kekhawatiran lainnya adalah keberlangsungan pembangunan di daerah mengingat pejabat kepala daerah tidak memiliki legitimasi pilihan rakyat secara langsung. Juga adanya anggapan akan tersendatnya komunikasi dengan DPRD terkait membahas program prioritas dan pengelolaan anggaran,” kata Sutan Riska sambil menambahkan Talkshow Apkasi ini diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi agar keresahan para kepala daerah bisa dijawab oleh narasumber yang berwenang di tingkat pusat.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, Andi Bataralifu yang menjadi narasumber pertama menyebutkan, saat ini ada sekitar 4.262 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama yang memenuhi kriteria untuk menduduki penjabat (Pj) Kepala Daerah yang akan habis masa jabatan pada 2022 dan 2023 atau sebelum Pemilu 2024. “Kalau ditotal ada sekitar 4.626 pejabat yang memenuhi kriteria untuk menduduki Pj,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pada 2022 dan 2023 akan terjadi pergantian 272 kepala daerah. Pada tahun 2022 ada 101 kepala daerah yang diganti, sedangkan pada 2023 sebanyak 171 kepala daerah diganti. Untuk mengisi kekosongan, seluruh daerah itu akan diisi Pj kepala daerah yang akan ditunjuk atau diangkat Menteri Dalam Negeri. Hal ini sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Merujuk pada penjelasan JPT Pratama dan Madya di Undang-Undang ASN, kita dapat menyampaikan bahwa JPT Pratama yang tersedia, ketersediaan jabatan tinggi Madya untuk sebagai calon ataupun alternatif untuk dipilih sebagai penjabat Gubernur di level kementerian atau di pusat itu ada 588, di provinsi itu ada 34,” kata Andi.

Jadi sebetulnya ketersediaan itu totalnya, kata Andi, sekitar 622 untuk mengisi kekosongan Pj Gubernur di tahun 2022 untuk 7 Gubernur dan atau di tahun 2023 yang 17 Gubernur. “Artinya dari sisi ketersediaan itu memadai,” katanya.

Menjawab tentang kekhawatiran akan batasan kewenangan pejabat yang akan ditunjuk, Andi menegaskan pembatasan kewenangan tertuang dalam PP No.49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"Tugas dan wewenang penjabat kepala daerah itu sama dengan definitif, namun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ada pembatasan sebagaimana tertuang dalam PP No.49 Tahun 2008," imbuhnya.

Adapun empat hal utama yang dibatasi Pj Kepala daerah adalah yang pertama dilarang melakukan mutasi pegawai. Kedua, dilarang membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, atau mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya. Ketiga, dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan keempat, Pj Kepala Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

"Ada empat hal utama yang dilarang bagi penjabat kepala daerah, namun pembatasan kewenangan atau larangan tersebut dapat dikecualikan jika mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Artinya tetap ada mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap Pj dalam melakukan aktivitas, tugas dan kewenangan kepala daerah. Hal ini juga terkolerasi dengan mekanisme laporan, evaluasi binwas yang dilakukan secara berjenjang dalam konteks Pj dalam hal ini melaksanakan tugasnya di masa masa transisi ini," jelas Andi.

Sementara itu Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi yang tampil sebagai pembicara kedua mencoba menjawab isu-isu terkait keberlanjutan pembangunan daerah selama kekosongan Kepala Daerah. Ia menyampaikan bahwa Kemendagri telah mengantisipasi terkait dengan keberlanjutan pembangunan daerah selama dijabat oleh Pj Kepala Daerah.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, telah diamanatkan kepada Daerah yang habis masa jabatan Kepala Daerahnya tahun 2022, agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

“Percayalah jika Anda ditunjuk sebagai Pejabat Kepala Daerah maka ada Menteri ada Presiden sebagai atasa yang sewaktu-waktu bisa meniup peluit jika Anda melanggar aturan,” tegasnya. Teguh menegaskan bahwa Pejabat Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan ditunjuk nanti itu termonitor, dan tidak akan dibiarkan melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan. 

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kemendagri di mana seorang Pj Kepala Daerah sudah sepatutnya menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. “Kami berharap para Pj Kepala Daerah ini nantinya dalam menjalankan tugasnya, pertama ia tidak boleh mengganggu apa yang telah ditetapkan menjadi visi, misi dan target pembangunan dari kepala daerah sebelumnya, di mana itu semua tentu sudah melewati proses dan kesepakatan-kesepakatan dengan DPRD dan pihak-pihak lainnya,” ujarnya. 

Hal kedua, imbuh Ahmad Doli, harapannya para Pj Kepala Daerah adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, bisa memahami siatuasi di lapangan tidak hanya berlatar belakang sebagai birokrat, namun ia juga memahami betul seluruh potensi dan dinamika di daerah di mana ia ditempatkan. “Sehingga penting bagi Pj Kepala Daerah untuk bisa melakukan pendekatan-pendekatan secara historis maupun secara kultur. Namun yang terpenting adalah situasi politik di 2024 itu jelas sangat berbeda dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sehingga Pj Kepala Daerah yang akan ditunjuk diharapkan tidak hanya bisa menjalankan roda pemerintahan, tapi ia juga dituntut untuk bisa menjaga independensinya,” kata Ahmad Doli lagi.

Sementara itu Prof Ryaas Rasyid mengingatkan bahwa terkait penujukan Pj Kepala Daerah ini Kemendagri mempunyai tugas penting untuk memastikan prosesi peralihan kepememimpinan di daerah bisa berjalan mulus. “Para Pj Kepala Daerah ini harus bisa memahami situasi kultur dan politik di daerah masing-masing sehingga kehadirannya bisa diterima dengan baik di masyarakat. Tidak malah justru ia datang dengan gaya penguasa baru yang malah menyulut kontroversi atau mendatangkan kecurigaan publik. Inilah yang harus disiapkan oleh Kemendagri bagaimana para Pj Kepala Daerah ini nantinya bisa menyikapi situasi dan dinamika di masyarakat,” tuturnya sambil mengingatkan diklat-diklat yang ada di Kemendagri untuk membekali para kepala daerah yang baru terpilih bisa diberdayakan lebih optimal lagi. 

Kegiatan talkshow ditutup oleh Sekretaris Jenderal Apkasi Adnan Purichta Ichsan yang menggarisbawahi bahwa kegiatan yang diselenggarakan Apkasi ini sangat baik. “Ini menjadi referensi bagi kita semuanya. Apkasi siap memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan Bupati untuk kita angkat dalam forum diskusi interaktif seperti ini di waktu-waktu mendatang,” imbuh Bupati Gowa ini.

Ditintelkam Polda Lampung Silaturahmi dengan Kelompok Nelayan Bagan Tancap di Lampung Timur

 

WartaPramudya--Labuhan Maringgai--Subdit Ekonomi Ditintelkam Polda Lampung bersilaturahmi dengan Kelompok Nelayan Bagan Tancap diLampung Timur.  

Panit V Subdit II Direktorat intelkam Polda Lampung menjelaskan Personel Subdit Ekonomi Direktorat Intelkam Polda Lampung bersama Kelompok Nelayan Lampung Timur melakukan pertemuan sebagai ajang silaturahmi di Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur.

"Dalam pertemuan itu, agar Kelompok Nelayan Bagan Tancap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan mengantisipasi adanya konflik atau permasalahan yang berlanjut," kata AKP Dedi, Bripka Ahmad Tantawi, Brigadir Jekta Hanggara NS dan Briptu Ikhsan Budiawan.

AKP Dedi Kurniawan mengatakan Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Kelompok Nelayan Bagan Tancap Lampung Timur untuk membantu pihak keamanan (POLRI) dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Lampung.

"Saat ini banyak sekali berkembang isu-isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang tujuannya meresahkan masyarakat, sehingga timbul opini-opini dalam masyarakat yang tidak baik dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Akp Dedi Kurniawan juga menghimbau kepada seluruh Kelompok Nelayan Bagan Tancap diLampung Timur tetap mematuhi protokol kesehatan dimasa pandemi COVID-19 saat ini.

"Kita juga harus dapat mengantisipasi segala bentuk isu ataupun berita yang tidak benar yang dapat berkembang ditengah - tengah masyarakat," tutupnya.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan Deklarasi Damai oleh Kelompok Nelayan Bagan Tancap Kabupaten Lampung Timur dan HNSI Provinsi  Lampung.(af)

Tak Pakai Masker, Warga Way Jepara Kena Sanksi Push Up

WartaPramudya--Lampung Timur,  Komando Distrik Militer (KODIM) 0429/Lamtim melalui jajaranya bersama instansi terkait terus aktif menggelar Ops Yustisi penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19, di Pasar Way Jepara Rabu (16/3/2022) pagi.

Danramil 429-09/Way Jepara Kapten Arm. Adi Hernizam dalam keteranganya menjelaskan bahwa operasi yustisi yang digelar dalam rangka mendisiplinkan masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan.

“Dalam kegiatan operasi yustisi kami masih menemukan warga masyarakat baik pengunjung pasar maupun pengguna jalan raya yang tidak mematuhi protokol kesehatan terutama menggunakan masker. Akibatnya, petugas gabungan Koramil, Polsek dan instansi terkait memberikan sangksi terhadap pelanggar peraturan", jelasnya.

"Meskipun demikian kami tetap melakukan himbauan dengan cara yang humanis sampai dengan pemberian sangsi hukuman berupa push up".

 

Masih dikatakan Danramil, "Meskipun saat ini Lampung Timur berstatus zona orange penyebaran Covid-19, Kami berharapkan dengan operasi yustisi yang rutin digelar kesadaran masyarakat untuk mematuhi 5M akan semakin tinggi, karena sampai dengan saat ini langkah efektif untuk mencegah penyebaran virus Corona selain Vaksin adalah dengan menerapkan prokes dalam aktivitas sehari-hari", pungkas Danramil.(tmsp)

Mendagri Kembali Perpanjang Masa PPKM, Jumlah Daerah Level 3 Menurun Signifikan

WartaPramudya--Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia. Perpanjangan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 16 Tahun 2022 untuk wilayah Jawa-Bali. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 15 hingga 21 Maret 2022. 

Sedangkan perpanjangan PPKM bagi wilayah di luar Jawa-Bali diatur dalam Inmendagri Nomor 17 Tahun 2022. Untuk luar Jawa-Bali ini kebijakannya berlaku efektif mulai 15 hingga 28 Maret 2022. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menjelaskan beberapa hal penting yang diatur dalam Inmendagri tersebut, misalnya jumlah daerah yang menerapkan PPKM di wilayah Jawa-Bali. 

Dalam Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022, jumlah daerah yang berada di Level 2 mengalami peningkatan dari semula 37 menjadi 55 daerah. Sementara jumlah daerah yang berada pada Level 3 mengalami penurunan dari semula berjumlah 84 menjadi 66 daerah. Sedangkan jumlah daerah yang berada pada Level 4 sebanyak 7 daerah. Adapun untuk di wilayah Jawa-Bali belum ada daerah yang ditetapkan pada Level 1. 

Selain itu, Safrizal juga membeberkan kondisi terkini daerah yang menerapkan PPKM di luar Jawa-Bali. “Di luar Jawa dan Bali saat ini juga menunjukkan kondisi yang lebih baik, di mana sudah banyak daerah kabupaten/kota yang turun dari Level 3 menjadi Level 2,” terang Safrizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/3/2022). 

Adapun pada PPKM di luar Jawa-Bali kali ini, jumlah daerah yang berada di Level 3 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari sebelumnya 320 daerah menjadi 200 daerah. Hal tersebut diikuti dengan naiknya jumlah daerah yang berada di Level 2 dari 63 daerah menjadi 168 daerah. Kenaikan juga dialami pada daerah yang berada di Level 1, dari sebelumnya 3 daerah menjadi 18 daerah. 

Lebih lanjut Safrizal menjelaskan, Inmendagri Nomor 17 Tahun 2022 juga mengatur pelaksanaan Mandalika MotoGP yang berlangsung di Mandalika International Street Circuit, yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Maret 2022 mendatang. 

Aturan tersebut, misalnya, terkait dengan ketentuan para penonton. Jumlah penonton yang diizinkan masuk yakni paling banyak 60.000 orang, dengan kelas festival maksimal 10 persen dari jumlah penonton. 

“Syarat vaksinasi benar-benar kita terapkan, di mana untuk seluruh pembalap, crew, official, hingga penonton yang telah mendapatkan vaksin 2 kali tidak diwajibkan menunjukan hasil RT-PCR atau Rapid Test Antigen,” terangnya. 

Begitu pula bagi penonton dari luar Pulau Lombok yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Mereka tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen pada saat kedatangan/tiba di Lombok. 

“Selain itu, diharapkan dalam penyelenggaraan MotoGP dapat menciptakan multiplier effect bagi ekonomi lokal dan regional melalui upaya memaksimalkan pelibatan UMKM, sehigga mampu meningkatkan dan mempercepat agenda pemulihan ekonomi nasional,” tegas Safrizal. 

Di lain sisi, terkait kegiatan vaksinasi, berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemendagri, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Satgas Nasional Covid-19, cakupan vaksinasi di daerah berbanding lurus dengan fungsi atau kinerja Posko PPKM Mikro yang ada di setiap daerah. 

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi, penanggulangan Covid-19 di Indonesia memperlihatkan tren yang terus membaik. Kondisi ini ditandai dengan adanya penurunan jumlah kasus harian, serta mulai menggeliatnya roda perekonomian di berbagai wilayah melalui kebijakan relaksasi yang diterapkan pemerintah. 

“Untuk itu kami terus mengimbau kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar fungsi Posko PPKM Mikro dapat dioptimalkan, khususnya untuk mendukung capaian dan tingkat penjangkauan vaksinasi,” pungkas Safrizal. 

(Puspen Kemendagri)

Dirjen Zudan: Akta Kelahiran Anak Harus Segera Diurus, Jangan Ditunda-Tunda

WartaPramudya--Jakarta, Negara wajib melindungi dan memberikan pengakuan atas status pribadi dan status hukum termasuk kepada anak-anak. Berdasarkan Pasal 5 dan 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam akta kelahiran.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, S.H., M.H., mengatakan membuat akta kelahiran, itu bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, siapa orang tuanya serta kewarganegaraannya. 

“Akta kelahiran anak kita harus segera diurus, lebih bagus dalam dua atau tiga hari setelah pulang dari rumah sakit segera diurus ke Dinas Dukcapil,” ujar Dirjen Zudan lewat keterangan video yang diterima Selasa (15/3/2022). Jadi, lanjutnya, mengurus akta kelahiran anak tidak bisa ditunda-tunda. 

Mengurus Akta Kelahiran Anak, kata Prof. Zudan, bisa juga saat melahirkan di rumah sakit. Menurutnya, banyak rumah sakit, tempat-tempat persalinan bekerjasama dengan Dukcapil. “Sehingga pulang sudah membawa akta kelahiran,” katanya.

Sehingga, jelas Dirjen Zudan, pulang sudah membawa akta kelahiran, dan diurusnya sesuai asas domisili. Artinya diurus sesuai dengan tempat tinggal orang tuanya. “Kalau ayah dan ibunya beda tempat tinggal diurus sesuai alamat ibunya,” ucapnya.

Dalam kesempatan lain, menurut Prof. Zudan, anak yang tidak punya akta kelahiran kurang terlindungi keberadaannya, masa depannya, dan sulit mengakses pelayanan publik. Anak pun jadi rentan tindakan kriminal, di antaranya perdagangan orang dan perkawinan di bawah umur. 

Untuk itu, dia mengajak semua pihak peduli akan pentingnya akta kelahiran ini. “Ayo para orangtua  buatkan akta kelahiran anak kita segera setelah lahir. Syarat nya cukup membawa surat keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan. Buat ibu yang melahirkan di rumah membawa keterangan RT/RW setempat," kata Dirjen Zudan.

Dirjen Zudan mengaku sangat prihatin, sebab masih ada sebagian anak Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan begitu, secara de jure keberadaan si anak dianggap tidak ada. Lebih miris lagi akibat hukumnya, yakni anak yang lahir tersebut tidak tercatat nama, silsilah, dan kewarganegaraannya. 

"Semakin banyak anak yang tidak dicatat kelahirannya dalam akta kelahiran, maka semakin banyak pula anak yang tidak terlindungi keberadaannya," tukas Dirjen Zudan.(mecsp)