Tertibkan Warga Abai Prokes, Tim Gabungan TNI Polri Kembali Gelar Ops Yustisi

WartaPramudya--Lampung Timur, Sebelum dilaksanakan kegiatan, Tim gabungan TNI Polri dan Pol-PP serta BPBD melaksanakan apel pagi di halaman Pasar Purbolinggo yang merupakan lokasi operasi yustisi pendisiplinan protokol kesehatan, Minggu (20/3/2022).

Setidaknya ada 26 Personil gabungan berasal dari Koramil 429-06/Purbolinggo, Polsek Purbolinggo dan Anggota Pol-PP serta BPBD Kabupaten Lampung Timur.

Bertindak sebagai pengambil Apel Wakpolsek Purbolinggo Ipda Sukman, S.Pd. dalam arahanya menyampaikan bahwa dengan rutinya kegiatan ops yustisi yang digelar harapanya kesadaran masyarakat untuk disiplin prokes semakin tinggi.

"Hari ini kita kembali melaksanakan Ops yustisi dilokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan tepatnya di Pasar Purbolinggo, guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin prokes dalam hal penggunaan masker tentunya dengan cara humanis untuk mencegah penyebaran Covid-19 varian Omicorn di Kecamatan Purbolinggo", jelasnya.

Hal senada disampaikan Danramil Purbolinggo  melalui Babinsa Serma Roby bahwa TNI Polri akan selalu bersinergi dalam upaya pendisiplinan prokes.

"Upaya memutus penyebaran Covid-19 butuh kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, sehingga harapanya dengan kegiatan ops yustisi yang rutin kami gelar kerjasama tersebut  tercipta untuk sama-sama melawan pandemi corona", ucapnya.

"Tugas kita bagaimana meningkatkan kesadaran disiplin prokes tersebut muncul dari masing-masing pribadi masyarakat tanpa ada paksaan atau karena takut karena ada aparat saja, jika ini sudah tercapai maka prokes penggunaan masker merupakan kebutuhan dalam aktivitas sehari-hari", tegasnya.(tmsp)

Bersama Warga, Babinsa Koramil 06/PBL Perbaiki Jalan Rusak di Tanjung Kesuma

WartaPramudya--Lampung Timur, Peduli dengan kondisi infrastruktur di wilayah, Babinsa Koramil 429-06/Purbolinggo Kodim 0429/Lamtim Sertu Tarmuji bersama warga melakukan perbaiki jalan yang rusak berlubang di Dusun I, Desa Tanjung Kesuma, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, Sabtu (19/3/2022).

Sertu Tarmuji mengungkapkan kehadiranya di di wilayah binaan merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya ikut bersama-sama memperbaiki jalan rusak tersebut.

"Selain penghubung antar desa jalan ini merupakan jalur utama sebagai sarana transportasi menuju dan dari pasar Purbolinggo", Kata Babinsa.

"Saya selaku Babinsa mengapresiasi apa yang dilakukan warga binaan, mereka bersemangat memperbaiki jalan untuk kepentingan bersama meskipun menggunakan swadaya masyarakat diluar para donatur".

"Bukan tanpa alasan dilakukan perbaikan ini karena jalan merupakan sarana/prasarana transportasi yang dibutuhkan warga untuk memudahkan interaksi sosial antar masyarakat, baik masyarakat setempat maupun luar daerah guna memajukan perekonomian desa,” pungkasnya.

Sementara Kadus I Tanjung Kesuma M. Rouf mengatakan bahwa pelaksanaan perbaikan jalan tersebut dilakukan melalui tambal sulam dengan bahan material batu sabes.

"Sampai dengan saat ini sudah habis sekitar 6 rit dum truck batu sabes yang kita gunakan untuk tambal sulam jalan berlubang hasil dari swadaya masyarakat dan para donatur", ucapnya.

"Mudah-mudahanan perbaikan jalan yang kami laksanakan kembali bisa memudahkan transportasi warga beraktivitas setiap harinya", tutup Kadus.(tmsp)

Mendagri Minta Dirjen Bina Pembangunan Daerah Mengawal Pelaksanaan Ketahanan Pangan

WartaPramudya--JAKARTA, Mendagri memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Pangan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri.  Dalam forum disampaikan bahwa Kemendagri mendukung stabilisasi harga pangan antara lain dengan mendorong daerah untuk melakukan penguatan peran TPID yang telah terbentuk dan didukung Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Daerah.

Rakor ini dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Turut bergabung secara virtual Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi. Selain itu, rapat tersebut dihadiri secara virtual oleh Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta berbagai perangkat daerah lainnya.

“Kenaikan beberapa komoditas bahan pangan harus ditindaklanjuti agar kembali stabil. Pekerjaan ini perlu ditangani serius, tidak hanya oleh pemerintah pusat tapi juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Mendagri.

Menteri Tito meminta secara khusus kepada Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk mengawal pelaksanaan ketahanan pangan, termasuk stabilisasi harga, ketersediaan dan distribusi pangan, serta optimalisasi fungsi Satgas Pangan daerah.

Diharapkan Satgas Pangan di daerah yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) mengambil langkah strategis mengendalikan stabilitas harga pangan sesuai dalam SE Nomor 511.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah.

“Pangan merupakan kebutuhan mendasar, sehingga bila terjadi persoalan akan berdampak ke berbagai aspek, baik politik, keamanan, dan sebagainya,” sebutnya.

Lanjut Mendagri, dirinya akan memantau kinerja pengendalian pangan yang dilakukan daerah dalam waktu satu hingga dua bulan. Pantauan itu juga dilakukan dengan mengevaluasi masing-masing kinerja pemda.

Sebagai bentuk apresiasi, Mendagri akan memberikan penghargaan kepada daerah yang mampu mengendalikan ketersediaan pangan, sehingga tidak terjadi kelangkaan.

Tindak lanjut dari Rakor dimaksud Pemda melalui Satgas Pangan diminta untuk  melakukan koordinasi internal untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya serta melaporkan hasil monitoring, memonitor ketersediaan, kebutuhan.

“Dan memastikan kelancaran distribusi termasuk juga upaya stabilisasi harga bahan pangan pokok di pasaran per hari sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu inflasi dan keresahan masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Mendagri melakukan konsolidasi dan meningkatkan koordinasi dalam kerja sama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan serta memperkuat peran dan kinerja BUMD pangan, dan BUMDesa dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam pemenuhan ketersediaan dan akses distribusi pangan daerah sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di daerah.(mec)

Sambut Rakornas P3DN, Kemendagri Gelar Rapat Progres Kesiapan Daerah

WartaPramudya--Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) menggelar rapat progres kesiapan daerah dalam rangka menyambut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kegiatan dilakukan secara daring, Kamis (17/3/2022), dengan mengundang sejumlah perwakilan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga terkait. Adapun Rakornas tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi menjelaskan, Gernas BBI yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020 merupakan upaya untuk menumbuhkan rasa bangga menggunakan dan mengonsumsi produk-produk dalam negeri.

“Sehingga dapat mendorong dan membangkitkan Usaha Mikro, Kecil, (dan) Menengah (UMKM), meningkatkan perekonomian nasional, serta mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor,” katanya.

Melalui gerakan tersebut, lanjut Teguh, pada 2021 Gernas BBI menunjukkan hasil yang positif. Gerakan ini telah mendorong sebanyak 3,7 juta unit UMKM onboarding ke dalam platform online dari target sebanyak 2 juta unit UMKM. Pada tahun mendatang, prestasi ini diharapkan dapat kian meningkat, sehingga memberikan manfaat dan kesejahteraan yang lebih besar bagi para pelaku UMKM, serta mendorong perekonomian nasional.

“Oleh karena itu, keberhasilan pada tahun lalu harus dapat kita pertahankan dan tingkatkan dengan harapan sampai dengan tahun 2023 dapat mendorong 30 juta unit UMKM onboarding,” tuturnya.

Teguh menegaskan, terkait komitmen pemerintah dalam menggunakan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut merupakan wujud komitmen konkret pemerintah untuk menyukseskan Gernas BBI.

Selain itu, komitmen tersebut juga didukung dengan diterbitkannya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan diterbitkannya SEB tersebut, Teguh mengimbau seluruh kepala daerah agar segera melakukan beberapa hal. Pertama, segera membentuk Tim P3DN paling lambat tiga bulan sejak SEB ditetapkan. Kedua, pemda agar mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk UMKM atau Koperasi. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa melalui e-Katalog dan Toko Daring.

(Puspen Kemendagri)

Terkait Minyak Goreng, Pemkab Lamtim Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat

WartaPramudya--Sukadana--Dalam rangka kesiapan Pemerintah mengamankan pasokan dan harga minyak goreng untuk menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan sebagai berharga minyak goreng curah dimasyarakat sebesar Rp14.000 perliter.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan memberikan subsidi, agar masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 perliter.

Untuk Harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian.

Selanjutnya Menteri Perdagangan juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Harga Eceran Tertinggi 

(HET) yang akan berlaku pada tanggal 16 Maret 2022.

Menanggapi Hal tersebut Bupati Lampung Timur M Dawam Rahardjo mendukung dan siap mengamankan program dari kementrian Perdagangan RI.

"Demi masyarakat Lampung timur kami siap mendukung dan mengamankan program tersebut," ujar Dawam, jumat (18-3-2022).

Dawam menambahkan, terkait kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa wakti lalu Pemerintah Daerah juga telah melakukan berbagai langkah nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

"Kami telah bekerja keras termasuk mendatangkan minyak goreng curah dibeberapa kecamatan yang ada di Lampung Timur," kata Dawam.