Dirjen Bina Keuda Kemendagri Ingatkan Daerah Tingkatkan Realisasi APBD 2022

WartaPramudya--Jakarta , Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengingatkan daerah agar meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Pasalnya, saat ini waktu terus berjalan, sehingga pemerintah daerah (pemda) perlu memberikan perhatian menyeluruh.

"Ini sudah April, dan bulan April sudah mau berakhir. Perlu menjadi perhatian daerah untuk memacu realisasi anggaran, baik pendapatan maupun belanja," ujar Fatoni pada Webinar Series Keuda Update Seri 14 yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda dengan tema “Optimalisasi Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah”, Kamis (14/4/2022).

Fatoni menguraikan, tren realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun atau year on year, pada akhir Maret setiap tahunnya capaian angkanya cenderung fluktuatif. Misalnya pada Maret 2020, rata-rata realisasi APBD sebesar 16,29 persen. Sementara pada Maret 2021 rata-rata realisasi APBD sebesar 16,08 persen. 

Dirinya menjelaskan, posisi realisasi pendapatan dalam APBD TA 2022 per tanggal 31 Maret 2022 secara rata-rata sebesar Rp150,73 triliun atau 14,39 persen. Fatoni juga merinci daerah-daerah dengan realisasi pendapatan APBD tertinggi per Maret 2022.

Untuk provinsi, daerah tersebut yakni Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat.

Sedangkan untuk kabupaten, daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi per Maret 2022 yakni Jembrana, Kulon Progo, Pati, Magetan, Kolaka Utara, Klungkung, Kepulauan Mentawai, Tulungagung, Tanah Datar, dan Wonogiri. 

"Kemudian dari sisi pendapatan kota, kita melihat sepuluh daerah tertinggi adalah yang pertama Kota Magelang, kemudian Kota Kediri, Kota Padang Panjang, Denpasar, Kota Bogor, Kota Batu, kemudian Kota Kendari, Kota Ternate, Kota Tasikmalaya, dan Kota Madiun,” tambah Fatoni. 

Selain itu, lanjut Fatoni, realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun juga mengalami capaian yang beragam. Misalnya pada Maret 2020, rata-rata realisasi belanja APBD sebesar 10,05 persen, sementara pada Maret 2021, rata-rata realisasinya sebesar 9,09 persen.

"Posisi realisasi belanja dalam APBD TA 2022 per tanggal 31 Maret 2022 secara rata-rata sebesar Rp 82,35 triliun atau 5,70 persen," sambung Fatoni.

Adapun sejumlah provinsi yang realisasi belanjanya tertinggi antara lain, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Jawa Barat, Gorontalo, Bali, dan Jawa Tengah.

"Sementara untuk realisasi belanja kabupaten, yaitu Hulu Sungai Utara, Tulungagung, Pulau Morotai, Kulon Progo, Pati, Kolaka Utara, Pangandaran, Bantul, Banjarnegara, dan Bireun," lanjut Fatoni.

Di sisi lain, untuk tingkat kota dengan realisasi belanjanya tertinggi, yakni Sukabumi, Denpasar, Bandar Lampung, Ternate, Prabumulih, Metro, Banda Aceh, Yogyakarta, Gunung Sitoli, dan Blitar.

"Kita perlu terus mencermati realisasi belanja dan pendapatan ini agar kita mendapatkan basis data yang cukup, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah percepatan," tandas Fatoni.

(Ril Puspen Kemendagri)

Penerima BTPKLWN-TNI Kecamatan Labuhan Maringgai Didominasi Nelayan

WartaPramudya--Lampung Timur,  Hari ke-8 dari 20 hari yang direncanakan pembagian BTPKLWN-TNI berlangsung di Koramil 429-10/Labuhan Maringgai, Jum'at (15/4/2022).

Pasiter Kodim 0429/Lamtim Lettu Kav. Aprizal menjelaskan Koramil 429-10/Labuhan Maringgai merupakan titik kedua setelah kemarin selama 7 hari melaksanakan di Makodim dan telah menyelesaikan 10 Kecamatan.

"Untuk Kecamatan Labuhan Maringgi dengan kondisi wilayah pesisir penerima BTPKLWN-TNI didominasi oleh para nelayan. Total hari ini yang kita bagikan sebanyak 806 orang, hari sabtu 874 Orang dan untuk hari minggu sejumlah 832 orang", jelasnya.

Dalam keteranganya Dandim 0429/Lamtim Letkol Czi. Indra Puji Triwanto, S.H mengatakan bahwa total masyarakat penerima bantuan di wilayah Teritorial Kodim 0429/Lamtim sebanyak 10.000 orang.

"Kodim se-indonesia diberikan tugas dari Mabes TNI untuk menyalurkan bantuan kepada 1.380.000 Orang. Sementara di Lampung Timur sendiri ada 8.237 pedagang kaki lima yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan dan 1.763 nelayan pesisir sehingga jumlah penerima BTPKLWN-TNI di Lampung Timur sejumlah 10.000 calon penerima", ujar Dandim.

Lebih lanjut Dandim berpesan kepada Personil yang bertugas sebagai Tim penyalur BTPKLWN-TNI bagi masyarakat agar tetap mempedomani prokes.

"Dalam pelaksanaannya mari kita lakukan dengan tetap mempedomani protokol kesehatan, seperti selalu memakai masker, menghindari kerumunan untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19".

"Saya berharap bantuan ini dapat digunakan untuk modal usaha, tidak dibelanjakan untuk barang-barang konsumtif atau yang tidak bermanfaat. Sehingga diharapkan bisa kembali menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di tingkat bawah,” pungkas Letkol Czi. Indra Puji Triwanto, S.H. 

Sementara salah satu warga penerima BTPKLWN-TNI, Yanto warga Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai yang berprofesi sebagai nelayan merasa sangat berterima kasih dengan adanya bantuan ini.

"Terima kasih bapak Presiden dan Bapak Panglima TNI atas bantuan yang diberikan, saya sangat senang  bantuan ini akan saya buat tambah modal usaha sebagai nelayan", tutupnya. (tmsp)

Pedomani Fatwa MUI, Kodim 0429/Lamtim Giatkan Vaksinasi Selama Bulan Ramadan

WartaPramudya--Lampung Timur,  Memasuki hari ke-12 bulan Suci Ramadhan 1443 H,  Komando Distrik Militer (Kodim) 0429/Lamtim melalui Jajaran Koramil bersinergi dengan Puskesmas aktif melaksanakan vaksinasi gratis untuk Dosis 1, 2 dan 3 (Booster), Kamis (14/4/2022).

Dandim 0429/Lamtim Letkol Czi. Indra Puji Triwanto, S.H mengatakan vaksinasi yang digelar berpedoman pada fatwa MUI yang menyebutkan vaksin tidak membatalkan Puasa. 

"Vaksin Covid-19 yang dilaksanakan pada bulan ramadhan tidak membatalkan puasa ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 13 Tahun 2021 tentang hukum vaksinasi Covid-19 pada saat berpuasa,  fatwa tersebut menyatakan diantaranya, bahwa vaksinasi Covid-19 tidak membatalkan puasa dan Umat Islam wajib berpartisipasi wujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19," Ujar Dandim.

"Saat ini vaksin tahap I, II dan Booster terus dipercepat sebagai akselerasi penanganan pandemi Covid-19 agar bisa berubah dari status pandemi menjadi endemi".

"Seperti yang dilaksanakan hari ini,  Koramil jajaran bersinergi dengan tim kesehatan dari Puskesmas melaksanakan kegiatan vaksinasi baik dosis 1,2 dan 3 (Booster) untuk masyarakat yang tersebar di beberapa titik".

"Harapanya mekanisme vaksinasi yang digelar tersebar di masing-masing wilayah dapat meningkatkan animo masyarakat.  Saya juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat kabupaten Lamtim agar segera melengkapi vaksin kedua dan ketiganya supaya kekebalan kelompok benar-benar dapat terwujud dan kita dapat terbebas dari wabah Covid-19", pungkas Letkol Czi. Indra Puji Triwanto, S.H. (tmsp)

Sejalan Dengan Komisi 2 DPR, Kemendagri Proses PNBP Untuk Dukcapil

WartaPramudya--Jakarta,  Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri difasilitasi oleh SIAK Terpusat. Pelayanan Adminduk ini menghasilkan output berupa 24 dokumen penduduk dan database kependudukan. 

Database hasil operasionalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat ini, dikelola oleh Ditjen Dukcapil dan dimanfaatkan oleh 4.962 lembaga pengguna (user) yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil.  

"Semua ini memerlukan dukungan perangkat keras yang terdiri dari server, storage dan perangkat pendukung yang memadai," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (13/4/2022). Lalu

Keterangan resmi Dirjen Dukcapil ini menjawab berita yang beredar terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Anggota DPR RI No 22 dari Fraksi PKB ini mengungkapkan, hampir 200 juta data kependudukan di Kemendagri  terancam hilang. Penyebabnya, perangkat keras ratusan server yang dikelola data center Dukcapil sudah berusia terlalu tua.

Dirjen Zudan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan atensi dari Komisi 2 khususnya dari Bapak Luqman Hakim Wakil Ketua Komisi 2. Zudan membenarkan, perangkat keras tersebut rerata usianya sudah melebihi 10 tahun. Selain itu, sudah habis masa garansi. Spare part perangkat itu pun sudah tidak diproduksi lagi (end off support/end off life). Memang sudah saatnya server server ini diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga pemilu presiden dan pilkada serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyedian daftar pemilih.

"Semuanya belum dilakukan peremajaan dan penambahan perangkat karena belum tersedia anggaran. Saat ini sebanyak 273 juta data penduduk terjaga baik, aman,  sudah ada back up data di DRC Batam dan Storagenya masih relatif baru dengan kapasitas yang mencukupi" kata Dirjen Zudan.

Lebih jauh Zudan menjelaskan, untuk menjaga keberlangsungan sistem tetap berjalan,  Ditjen Dukcapil mendapatkan dukungan hibah perangkat dari sejumlah lembaga pengguna yang telah banyak memanfaatkan database Ditjen Dukcapil berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Para user itu antara lain Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Pegadaian, Bank Syariah Indonesia dan lembaga pengguna lainnya. Dukcapil sangat terbantu oleh hibah CSR dari berbagai lembaga pengguna ini.

Sejalan dengan itu, lanjut Zudan, Kemendagri sedang mengajukan alternatif pendanaan melalui  Bappenas dan World Bank.  

Kemendagri juga sedang menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar K/L. Mendagri Tito Karnavian sudah menyetujui dan memaraf draf RPP PNBP.

"Dari PNBP ini diharapkan dapat membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam jangka panjang," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah.(ril)

Danramil Jabung Dampingi Bupati Lamtim Salurkan BLT DD

WartaPramusya--Lampung Timur, Sebanyak 123 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari Desa Gunung Pasir Jaya, Kecamatan Sekampung Udik terima Bantuan Langsung Tunai (BLT) program Dana Desa, Rabu (13/4/2022).

Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Gunung Pasir Jaya ini turut dihadiri Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo, Camat Sekampung Udik Dwi Giyarti Spi., MM, Danramil 429-14/Jabung Kapten Inf. Beny, Kapolsek Iptu Eko Budiarto, Kasi PMD Sekampung Udik Nunuk, PC PLD Aisyah, Kades Gunung Pasir Jaya Yudo beserta perangkat.

Dalam sambutanya Kades Gunung Pasir Jaya Yudo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Lampung Timur dan Forkopimcam yang bisa hadir dalam kegiatan penyaluran BLT-DD.

"Atas nama warga Desa Gunung Pasir Jaya Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dawam Raharjo yang bisa secara langsung menghadiri pembagian BLT-DD sekaligus menyerahkan secara simbolis kepada masyarakat yang berhak mendapatkan", ucapnya.

Pada kesempatan yang sama Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo usai penyerahan BLT DD secara simbolis menyampaikan semoga bantuan yang diberikan bermanfaat.

"Apalagi saat ini bulan Ramadhan, semoga bantuan yang diberikan sedikit membantu meringankan kebutuhan hidup bagi 123 KPM yang berhak menerima", jelasnya.

Sementara Danramil 429-14/Jabung Kapten Inf. Beny menambahkan bahwa pihak TNI Polri siap bersinergi dengan instansi terkait untuk memberikan rasa aman dan nyaman.

"Kamtibmas yang aman dan kondusif merupakan cita-cita dan harapan kita bersama, oleh karena itu kami (TNI-Polri) terus berinergi dalam mewujudkan situasi yang dimaksud", kata Danramil.

"Seperti yang dilaksanakan hari ini, selain memberikan rasa aman kepada pejabat pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan. Harapanya dengan hadirnya TNI Polri penyaluran BLT DD bisa kondusif dan selesai tepat waktu", pungkas Kapten Inf. Beny. (tmsp)