Kemendagri Undang Sekda dan TAPD Provinsi Se-Indonesia Bahas Pelaksanaan APBD 2026 dan 2027

 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni/ist

PRAMUDYAFM, TERNATE – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mendorong penguatan peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai penting karena APBD menjadi instrumen utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Fatoni pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 dan Penyusunan APBD TA 2027 di Sahid Bela Hotel, Ternate, Maluku Utara, Kamis (29/1/2026).

Fatoni menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan APBD menjadi faktor kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, belanja pemerintah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD, memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun demikian, data nasional menunjukkan bahwa kinerja APBD pada tahun 2025 masih menghadapi tantangan. Realisasi pendapatan daerah secara nasional tercatat sebesar 94,49 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 97,26 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 87,14 persen, juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 91,72 persen.

Dalam konteks tersebut, Fatoni menegaskan bahwa peran kepala daerah dan TAPD sangat strategis untuk memastikan APBD dapat dikelola secara optimal dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah.

“Peran kepala daerah, peran TAPD sangat penting karena dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di Pasal 6, disebutkan bahwa pemegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar Fatoni.

Ia menegaskan, TAPD berperan mengawal seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tujuannya agar APBD dapat berjalan tertib, akuntabel, dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Fatoni menyampaikan bahwa belanja pemerintah daerah terus diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Realisasi belanja APBD tahun 2025 yang sebesar 87,14 persen menunjukkan masih adanya ruang untuk mempercepat penyaluran belanja agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi ini sangat ditentukan juga oleh realisasi belanja uang negara, baik itu APBN maupun belanja APBD,” katanya.

Menurut Fatoni, penguatan pemahaman regulasi akan membuat TAPD semakin percaya diri dalam mengambil langkah kebijakan. Hal ini termasuk melalui mekanisme pergeseran anggaran dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), sehingga APBD dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku Utara, TAPD provinsi seluruh Indonesia, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.(Prapto)

Sumber : Puspen Kemendagri

Aksi Kemanusiaan Donor Darah Tandai Peringatan Hari Jadi Persit Ke-80 di Lampung Timur

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR--Dalam rangka memperingati hari jadi ke-80, Persit KCK Cab LIV Dim 0429 gelar baksos donor darah, bertempat di Aula Gatot Subroto Makodim, Rabu (28/01/2026).

Turut hadir Dandim 0429/Lamtim Letkol Inf Danang Setiaji didampingi Ketua Persit KCK Cab LIV Lamtim Ny. Yenni Danang Setiaji, Perwira Staf, Danramil jajaran, anggota Bintara dan Tamtama, anggota Persit serta Bhayangkari Polres Lamtim.

Usai melaksanakan donor darah Dandim Letkol Inf Danang Setiaji,menyampaikan bahwa pelaksanaan aksi kemanusiaan donor darah ini merupakan wujud implementasi kepedulian sosial dan kasih sayang terhadap sesama dalam rangka memperingati HUT Persit ke-80 tahun 2026.

"Karena setetes darah yang kita berikan adalah harapan besar bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk sembuh,” kata Dandim.

Lebih lanjut Dandim menegaskan, kegiatan ini menunjukkan bahwa Persit tidak hanya berperan sebagai pendamping bagi setiap prajurit, tetapi juga menjadi pilar kemanusiaan yang hadir untuk memberikan solusi terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat sekitar.

"Melalui aksi kecil namun bermakna ini, Persit diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak instansi maupun orang untuk terlibat dalam kegiatan kemanusiaan terkhusus di wilayah Lampung Timur", tegasnya.

Pada kesempatan yang sama perwakilan PMI Lamtim, Agus menyampaikan apresiasi sekaligus terimakasih kepada keluarga besar Kodim 0429/Lamtim sudah turut serta berperan aktif dalam kegiatan donor darah.

"Kerjasama yang sudah terjalin antara PMI dengan Kodim 0429/Lamtim diharapkan dapat terus diperkuat, sehingga setiap langkah yang dilakukan dapat menjadi amanah yang membawa manfaat luas bagi seluruh umat manusia yang membutuhkan bantuan darah", tuturnya.

Kegiatan donor darah ini bukan hanya menjadi bagian dari perayaan HUT Persit KCK, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen Kodim 0429/Lamtim dan Persit KCK Cab LIV dalam berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : pendim0429

Dandim Sambut Pangdam XXI/Radin Inten Kegiatan Gerakan Bersatu dengan Alam

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR- Komandan Kodim (Dandim) 0429/Lamtim Letkol Inf Danang Setiaji, sambut Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam kegiatan "Gerakan Bersatu Dengan Alam" bertempat di Kantor Balai TNWK, Sabtu (24/01/2026).

Turut hadir, Guber Lampung Rahmat Mirzani Djausal Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo, Kabinda Lampung Suryono, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Haryantana, para Asisten Kasdam XXI/Radin Inten, para Kasi Kasrem 043/Gatam, Kepala Balai TNWK, unsur Forkompinda Kabupaten Lamtim, perwakilan Camat dan Kades Desa penyangga TNWK.

Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturipada saat membuka langsung kegiatan Gerakan Bersatu Dengan Alam yang dikemas dalam bentuk dialog mengungkapkan, mengingat manusia merupakan mahluk yang memiliki akal dan tanggung jawab tertinggi dalam menjaga keseimbangan alam sehingga masalah terkait konflik gajah dan manusia harus disikapi dengan bijak.

Pangdam juga menyoroti kondisi TNWK dengan total luasan mencapai 125 ribu hektare saat ini sudah mengalami kerusakan sekitar 34%. Sehingga diperlukan langkah serius dan berkelanjutan untuk pemulihan kawasan.

"Butuh kolaborasi dan sinergi antara pemerintah Kabupaten, Provinsi serta Pusat. Oleh karena itu dialog ini diharapkan dapat menghasilkan langkah strategis yang mencakup jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam rangka penyelesaian konflik antara manusia dengan gajah di kawasan TNWK", tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan, konflik gajah dengan manusia menjadi atensi khusus Presiden Prabowo Subianto karena selain merugikan masyarakat secara ekonomi tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa manusia.

Gubernur mengingatkan agar tidak ada lagi aktivitas manusia yang menggangu/ mengusik kenyamanan satwa di kawasan TNWK.

"Penyelesaian adil dan berimbang merupakan solusi dimana manusia merasa aman dan nyaman sementara gajah tetap terlindungi di habitat alaminya", ujar Gubernur.

Lebih lanjut Rahmat Mirzani menambahkan, Presiden bercita-cita menjadikan TNWK menjadi kawasan konservasi yang terjaga sekaligus memastikan masyarakat penyangga hidup nyaman tanpa adanya ancaman konflik antara manusia dengan gajah.

"Mengingat TNWK berdampingan langsung dengan hampir 8 ribu jiwa maka penangananya sangat kompleks sehingga butuh kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak", pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan sesi dialog dengan para perwakilan Kades dan warga masyarakat desa penyangga TNWK. Beberapa usulan diantaranya pembuatan kanal/Tembok Penahan Tanah (TPT) permanen untuk penghalang gajah.

Termasuk mengusulkan penambahan anggota MMP (Masyarakat Mitra Polhut) serta penambahan insentif yang saat ini hanya menerima Rp. 250 Ribu perbulan dengan resiko dinilai cukup tinggi sebagai penghalau gajah. Serta asuransi tanaman yang rusak sampai dengan korban meninggal dunia.

Menanggapi berbagai usulan pada saat dialog, Pangdam mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul dan TPT permanen harus dibahas lebih lanjut dengan para ahli serta melalui perhitungan yang matang. Termasuk menyampaikan pengembangan jasa karbon bisa menjadi salah satu solusi alternatif di kawasan TNWK.

Sumber ; Pendim0429

Perkuat Kemanunggalan TNI-Rakyat Melalui Kegiatan Gotong-royong

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR- Babinsa Koramil 429-04/Sribhawono Kodim 0429/Lamtim Sertu Sarjono menghadiri kegiatan gotong-royong pembuatan drainase di Dusun 8, Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Sabtu (24/01/2026). Oo o om

Sebagai informasi bahwa anggaran yang digunakan menggunakan donasi dari Yayasan Muhammadiyah dan hasil swadaya masyarakat setempat.

"TNI Manunggal dengan Rakyat" adalah konsep fundamental yang berarti Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatu dan bersatu padu dengan rakyat, bukan hanya sebagai kekuatan militer tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang saling membantu, membangun, dan menjaga keamanan serta bergotong royong.

Kemanunggalan ini mencerminkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional yang berasal dari, bersama, dan untuk rakyat.

Secara keseluruhan, "TNI Manunggal dengan Rakyat" adalah praktik nyata yang memperkuat persatuan dan sinergi antara militer dan sipil untuk membangun bangsa yang kuat.

Kegiatan kerja bakti (Gotong royong) merupakan bentuk kepedulian aparat teritorial dalam hal ini Babinsa terhadap warga binaanya dan juga sebagai wahana untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat.

Hal ini disampaikan Babinsa, disela-sela kegiatan pembuatan drainase/siring hasil donasi dari Yayasan Muhammadiyah serta swadaya masyarakat.

"Selaku Babinsa tentunya saya sangat mendukung kegiatan gotong royong yang merupakan tradisi dan kebudayaan bangsa Indonesia sejak dahulu kala guna memupuk kebersamaan, kekompakan serta meringankan beban kerja", katanya.

Lebih lanjut Babinsa menambahkan, melalui gotong royong ini akan terbentuk sinergitas TNI dan seluruh komponen masyarakat. Sekaligus dalam rangka pencapaian Tugas Pokok TNI AD khususnya untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan pemerintah daerah.(Pendim0429).

Presiden Prabowo Dukung Pembangunan Pembatas Permanen Atasi Konflik Gajah-Manusia di Way Kambas

PRAMUDYAFM, LAMPUNG TIMUR – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap konflik antara manusia dan gajah liar yang kerap terjadi di kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Presiden menyatakan komitmennya untuk mendukung penyediaan sumber daya dalam pembangunan pembatas permanen antara kawasan konservasi dan permukiman warga.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang menyebutkan bahwa Presiden memandang konflik gajah dan manusia di Way Kambas bukan semata persoalan satwa liar, melainkan juga isu kemanusiaan dan konservasi yang harus ditangani secara berkelanjutan dan terintegrasi.

“Presiden melihat konflik ini bukan hanya soal satwa liar, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, diperlukan solusi jangka panjang yang adil bagi manusia dan alam,” ujar Gubernur Lampung.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan konflik gajah dan manusia di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa rencana pembangunan tanggul pembatas permanen TNWK merupakan harapan yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Lampung Timur.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian Presiden dan pemerintah pusat. Pembangunan tanggul pembatas ini adalah harapan yang sejak lama disuarakan masyarakat Lampung Timur. Harapannya, masyarakat bisa hidup berdampingan dengan tetap menjaga kelestarian konservasi TNWK,” kata Bupati Ela saat dihubungi, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, konflik antara manusia dan gajah di Lampung Timur telah berlangsung selama bertahun-tahun dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan serta mata pencaharian masyarakat di desa-desa penyangga TNWK. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah kerap berada di posisi terdepan sebagai penyangga dampak konflik.

“Selama ini pemerintah daerah selalu menjadi bantalan. Apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan, telah kami upayakan melalui berbagai program,” ujarnya.

Ela menjelaskan, pada tahun 2025 lalu Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah membangun tanggul pembatas di sejumlah titik rawan konflik, meskipun dengan keterbatasan anggaran daerah. Salah satu lokasi prioritas pembangunan berada di Desa Braja Asri, yang dinilai memiliki tingkat risiko konflik yang tinggi.

Selain pembangunan tanggul, Pemkab Lampung Timur juga menyalurkan bantuan rehabilitasi lahan pertanian pascakonflik sebagai bentuk kompensasi atas kerusakan lahan warga akibat gangguan gajah liar. Bantuan lainnya meliputi penyediaan sarana siaga penghalauan gajah serta berbagai program pendukung, seperti usulan pembangunan jalan usaha tani.

“Upaya-upaya tersebut kami lakukan semaksimal mungkin sesuai kemampuan daerah. Namun dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kami optimistis penanganan konflik gajah dan manusia di Way Kambas dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Bupati Lampung Timur juga berharap pembangunan pembatas permanen di kawasan TNWK nantinya tidak hanya mampu meminimalisasi konflik, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang yang menyeimbangkan kepentingan perlindungan satwa liar dengan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap pembangunan pembatas permanen ini menjadi solusi yang adil. Konservasi tetap terjaga, dan masyarakat dapat hidup dengan aman serta sejahtera berdampingan dengan kawasan Taman Nasional Way Kambas,” tutup Ela Siti Nuryamah.(ril)