Lamtim terbaik pertama revitalisasi pasar rakyat

Warta Pramudya -- Kabupaten Lampung Timur kembali meraih penghargaan. Kali ini sebagai Pasar Revitalisasi Terbaik Tahun 2018 yang diterima langsung oleh Bupati Lampung Timur Chusnunia dengan didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Timur Rosdi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada acara Peresmian dan Penghargaan Pasar Rakyat serta Rapat Kerja di Exhibition Hall 3A Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD yang beralamat di Jalan BSD Grand Boulevard No. 1 Tangerang Banten, Selasa (12/03/2019).

Berada diurutan pertama sebagai Pasar Revitalisasi Terbaik Tahun 2018 yang berhasil diraih Pasar Rakyat Pekalongan Lampung Timur.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini selain membangun ekosistem online juga harus memperbaiki ekosistem offline.

“Sehingga pasar rakyat memiliki market place dan platform untuk menyiapkan diri menuju era digital yang sekarang sudah masuk negara kita, hati-hati. Jika ini tidak direspon maka seperti contoh di tiongkok, mall sudah banyak yang tutup karena kalah dengan yang online, disini saya lihat juga sudah mulai seperti itu, maka dari itu kita harus hati-hati dan menyiapkan ekosistem offline nya dan siapkan juga ekosistem onlinenya”, Kata Presiden.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita Momentum Penghargaan Pasar Rakyat ini, sekaligus menjadi ajang promosi nomenklatur ‘Pasar Rakyat’ ke semua kalangan masyarakat, mengingat perubahan penyebutan pasar tradisional menjadi pasar rakyat masih belum cukup dikenal masyarakat luas.

"Ini menjadi sarana ajang promosi bahwa penyebutan pasar rakyat di kalangan masyarakat yang saat ini masih belum begitu populer karena mereka masih beranggapan dengan sebutan yang lama yaitu pasar tradisional jadi kegiatan ini diharapkan masyarakat lebih mengenal dengan sebutan pasar rakyat," kata Enggar.

Bupati Lampung Timur Chusnunia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memilih Lampung Timur untuk mendapatkan penghargaan sebagai pasar yang revitalisasinya terbaik untuk tahun 2018.

"kita berterimakasih kepada presiden Joko Widodo khususnya kepada pak Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan yang mempercayakan kepada Lampung Timur untuk mendapatkan revitalisasi dan terimakasih kepada tim yang sudah bekerja dengan baik sehingga kita bisa meraih kategori revitalisasi terbaik untuk tahun 2018 Yang paling utama dari itu semua adalah semoga bermanfaat bagi masyarakat Lampung Timur”, ujar Chusnunia.

Perlu diketahui selama 2015—2018, pemerintah telah membangun/merevitalisasi 4.211 unit pasar rakyat yang diikuti dengan melakukan pelatihan manajemen bagi pengelola pasar.

Selain Pasar Rakyat Pekalongan, program revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Lampung Timur yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan APBN tahun 2018 meliputi pula Pasar Rakyat Way Jepara dan Pasar Rakyat Desa Wonokarto, Sekampung.(fahri)

Laskar merah putih unjuk rasa dikantor ATR/BPN Lamtim

Warta Pramudya --Ratusan Massa yang tergabung dalam Organisasi Laskar Merah Putih Kabupaten Lampung Timur melakukan Unjuk Rasa didepan Kantor ATR/BPN Kabupaten Setempat, selasa (12-3-2019).

Ketua Macab Laskar Merah Putih Lampung Timur Amir Faisol mengatakan pihaknya mendampingi Warga masyarakat desa Sumberrejo kecamatan Waway Karya yang menuntut untuk :

Mendesak BPN Lampung timur untuk melaksanakan Hasil Putusan Pengadilan Negeri Lampung Timur berkenaan Perkara Perdata Nomor 6/PDT.G//2018/PN SDN yang sudah ada Putusannya pada tanggal 04 Oktober 2018.

Mempertanyakan Sikap Kepala BPN Lampung Timur kenapa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tidak Segera merespon Putusan tersebut maiah cenderung tidak menghormati Hukum bahkan di Duga Tidak Netral dan Berpihak kepada Penggugat Rekovensi atas nama lnisial DSJ Alm.

Masyarakat Desa Sumber Rejo Memohon Keadilan kepada Pihak terkait dan Para Penegak Hukum di Negeri ini agar supaya dapat memberikan Periindungan, Mengayomi serta memberikan Keadilan kepada Masyarakat Desa Sumber Rejo.

Mendesak pihak BPN Lampung timur untuk Segera melaksanakan Proses pembayaran Ganti Rugi tanah Masyarakat dari 158 bidang tanah di Desa Sumber Rejo.

Amir Faisol juga meminta kepada meminta Pimpinan/Kepala Agraria dan Tata Ruang/ BPN Pusat dan Propinsi Lampung atau pihak yang berkompeten untuk segera mengganti Kepala BPN Lampung Timur.

"Kami meminta Kepala ATR/BPN Lamtim diganti karena dianggap tidak mampu dalam menggunakan Jabatannya dan di duga disalah gunakan karena Tidak Netral/Berpihak, Mengintimidasi Masyarakat untuk Berdamai, Menghambat dan menghentikan Tahapan dalam Proses Ganti Rugi yang tentunya sangat merugikan Masyarakat Desa Sumber Rejo," tutup Amir Faisol.(arif fahri)

DPRD Lamtim Gelar Paripurna Penggantian Antar Waktu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur menggelar Rapat Paripurna istimewa dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan 2014-2019.

Paripurna Penggantian Antar Waktu (PAW) Fraksi Golkar dari Arifah Trisiyanti kepada Sunarto, dipimpin ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arief di Ruang Sidang DPRD Setempat, selasa (12-3-2019).

Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Ali Johan Arief mengatakan terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang anggota DPRD harus dipahami bahwa anggota DPRD harus mampu mewujudkan segala harapan masyarakat yang diwakilinya dan segala kompetensi dan latar belakang yang berbeda-beda.

"Harus obyektif dan rasional dalam arti tidak bermimpi yang berlebihan akan hadirnya perbaikan atau perubahan yang instan, Karena anggota DPRD bekerja secara kolektif dan kolegial sehingga tidak mungkin memperjuangkan aspirasi dan kehendak rakyat secara sendiri-sendiri," ujar johan.

Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Ali Johan Arief juga menyampaikan terima kasih kepada Arifah trisiyanti Fraksi partai Golkar atas kerjasama dan kontribusi yang diberikan selama ini semasa menjabat sebagai anggota DPRD, semoga Almarhumah mendapat tempat yang layak disisiNya.

"Kepada Sunarto dapat segera melakukan penyesuaian diri untuk mengemban amanat rakyat agar dapat menjadi atau penambah spirit dalam pembangunan demokrasi, sebagai kader partai politik tentu saudara sudah lama mengetahui dan memahami kedudukan anggota DPRD begitupun tugas fungsi, wewenang dan kewajiban untuk dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab demi kepentingan rakyat," kata Johan.(arif fahri)

Wanita terlantar asal Lombok NTB dirawat di RSUD Sukadana butuh uluran tangan dermawan

Warta Pramudya -- Seorang wanita terlantar asal Lombok Nusatenggara Barat butuh uluran tangan dari orang-orang berhati ikhlas.Wanita miskin ini Sakit, tidak punya sanak saudara, tidak punya kartu JKN KIS, & ingin pulang ke Lombok Nusa Tenggara Barat.

Adalah Shinta wanita berumur kurang lebih 28 tahun, pertama kali dijumpai Aktifis Perempuan dan Anak dan juga petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur Dian Ansori dan Niluh Listriyani, di kantor Kepolisian Sektor Marga Sekampung Lampung Timur dalam keadaan sakit & menggendong anak perempuan umur 5 tahun.

Menindak lanjuti hal itu Dian Ansori & Niluh Listriyani langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Permberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Drs. Farida Nurma serta Direktur Rumah Sakit Sukadana dr.Nanang selanjutnya membawa Shinta ke RSUD Sukadana.

Dian ansori menjelaskan saat di Polsek Marga Sekampung Shinta minta dibantu agar bisa berobat dan minta dibantu agar bisa pulang kampung ke Lombok Nusa Tenggara Barat,akhirnya Pihak Kepolisian berkordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur.

"Alhamdulillah sejak hari ini Senin11 Maret 2018 Shinta mulai dirawat diruang bedah, untuk persiapan operasi pengangkatan Tumor di didalam perutnya dan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Lamtim juga sudah melihat langsung kondisi Shinta di RSUD Sukadana", kata Dian Ansori

Dian Ansori juga mengatakan bahwa selanjutnya P2TP2A Lampung Timur akan menggalang dana, untuk biaya pengobatan juga biaya transportasi Shinta & anaknya pulang ke Lombok.

Melalui pesan WhatsApp nya Dian Ansori juga menceritakan awal kisah Shanti sampai Lampung Timur,"Shinta Wanita kelahiran Lombok Nusa Tenggara Barat 28 tahun yang lalu, dengan latar belakang keluarga tidak mampu.Saat umur 20 tahun merantau bekerja di Bangka Belitung.Di tempat bekerja Shinta di peristri seorang pria yang berasal dari Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur.Setelah menikah Shinta dibawa suami kerumah orang tuanya di Kecamatan Marga Sekampung.Keluarga suami juga golongan masyarakat tidak mampu.Miris nasib Shinta, ternyata suaminya adalah pria yang sufah punya istri.Derita Shinta bertambah setelah Shinta memiliki anak kedua,dan kurang lebih 5 tahun lalu suami Shinta pergi meninggalkan Shinta & istri tuanya dengan membawa wanita lain, hingga saat ini.

Shinta dan dua anaknya bertahan hidup dengan makan dari belas kasihan orang dan bekerja semampunya.
Semakin parah penderitaan Shinta, tatkala 5 bulan yang lalu Shinta merasakan sakit di perutnya.Karena tidak memiliki kartu JKN KIS dan tidak punya biaya Shintapun menahan sakitnya.
Namun Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 Shinta, memutuskan untuk minta bantuan dan mendatangi Polsek Marga Sekampung dan akhirnya Shintapun dirawat di RS Sukadana" tutur Dian Ansori

Dian Ansori sangat mengharapkan kiranya kepada bapak/Ibu, Saudara, Sahabat untuk memberikan bantuan kepada Shinta.

"Semoga bantuan yang diberikan mendapatkan balasan pahala yang setimpal,Aamiin YRA " harap Dian Ansori (is)

Polres lamtim canangkan pembangunan zona integritas menuju wbk dan wbbm

Warta Pramudya -- Kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan pendataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Polri yang baik efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Hal itu disampaikan Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro pada acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Lampung Timur, diaula Tribrata polres Lampung Timur, senin (11-3-2019).

"Acara ini dalam rangka mewujudkan good and clean governance menuju aparatur Polri yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan pelayanan prima kepolisian serta terwujudnya akuntabilitas kinerja oleh personil Polri," ujar Taufan.

Taufan menambahkan zona integritas di lingkungan Polri adalah predikat yang diberikan kepada Polri yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik mulai dari Polda dan Polres jajaran.

"Penetapan satker sebagai WBK tersebut dimaksud sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada satker-satker di lingkungan Polri melalui pembangunan zona integritas dengan menerapkan instrumen zona integritas berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia," Tambah Taufan

Dia mengatakan pada tahun 2019 ini Polda Lampung mengusulkan empat satker untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM yaitu Ditlantas Polda Lampung, Polres Lampung Timur, Polres Metro dan Polres Tulang Bawang.

"Pencanangan pembangunan zona integritas di tingkat Polres Lampung Timur dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau mengawal mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Taufan

Sementara itu asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Pemkab Lampung Timur Tarmizi mengatakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendukung penuh kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Polres Lampung ini.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kami mendukung penuh kegiatan pencanangan wbk dan wbbm ini dan kami berharap Polres Lampung Timur mendapat predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dari pemerintah," kata Tarmizi.(arif fahri)