Mendagri Minta Dirjen Bina Pembangunan Daerah Mengawal Pelaksanaan Ketahanan Pangan

WartaPramudya--JAKARTA, Mendagri memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Pangan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri.  Dalam forum disampaikan bahwa Kemendagri mendukung stabilisasi harga pangan antara lain dengan mendorong daerah untuk melakukan penguatan peran TPID yang telah terbentuk dan didukung Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Daerah.

Rakor ini dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Turut bergabung secara virtual Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi. Selain itu, rapat tersebut dihadiri secara virtual oleh Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta berbagai perangkat daerah lainnya.

“Kenaikan beberapa komoditas bahan pangan harus ditindaklanjuti agar kembali stabil. Pekerjaan ini perlu ditangani serius, tidak hanya oleh pemerintah pusat tapi juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Mendagri.

Menteri Tito meminta secara khusus kepada Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk mengawal pelaksanaan ketahanan pangan, termasuk stabilisasi harga, ketersediaan dan distribusi pangan, serta optimalisasi fungsi Satgas Pangan daerah.

Diharapkan Satgas Pangan di daerah yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) mengambil langkah strategis mengendalikan stabilitas harga pangan sesuai dalam SE Nomor 511.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah.

“Pangan merupakan kebutuhan mendasar, sehingga bila terjadi persoalan akan berdampak ke berbagai aspek, baik politik, keamanan, dan sebagainya,” sebutnya.

Lanjut Mendagri, dirinya akan memantau kinerja pengendalian pangan yang dilakukan daerah dalam waktu satu hingga dua bulan. Pantauan itu juga dilakukan dengan mengevaluasi masing-masing kinerja pemda.

Sebagai bentuk apresiasi, Mendagri akan memberikan penghargaan kepada daerah yang mampu mengendalikan ketersediaan pangan, sehingga tidak terjadi kelangkaan.

Tindak lanjut dari Rakor dimaksud Pemda melalui Satgas Pangan diminta untuk  melakukan koordinasi internal untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya serta melaporkan hasil monitoring, memonitor ketersediaan, kebutuhan.

“Dan memastikan kelancaran distribusi termasuk juga upaya stabilisasi harga bahan pangan pokok di pasaran per hari sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu inflasi dan keresahan masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Mendagri melakukan konsolidasi dan meningkatkan koordinasi dalam kerja sama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan serta memperkuat peran dan kinerja BUMD pangan, dan BUMDesa dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam pemenuhan ketersediaan dan akses distribusi pangan daerah sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di daerah.(mec)

Sambut Rakornas P3DN, Kemendagri Gelar Rapat Progres Kesiapan Daerah

WartaPramudya--Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) menggelar rapat progres kesiapan daerah dalam rangka menyambut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kegiatan dilakukan secara daring, Kamis (17/3/2022), dengan mengundang sejumlah perwakilan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga terkait. Adapun Rakornas tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi menjelaskan, Gernas BBI yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020 merupakan upaya untuk menumbuhkan rasa bangga menggunakan dan mengonsumsi produk-produk dalam negeri.

“Sehingga dapat mendorong dan membangkitkan Usaha Mikro, Kecil, (dan) Menengah (UMKM), meningkatkan perekonomian nasional, serta mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor,” katanya.

Melalui gerakan tersebut, lanjut Teguh, pada 2021 Gernas BBI menunjukkan hasil yang positif. Gerakan ini telah mendorong sebanyak 3,7 juta unit UMKM onboarding ke dalam platform online dari target sebanyak 2 juta unit UMKM. Pada tahun mendatang, prestasi ini diharapkan dapat kian meningkat, sehingga memberikan manfaat dan kesejahteraan yang lebih besar bagi para pelaku UMKM, serta mendorong perekonomian nasional.

“Oleh karena itu, keberhasilan pada tahun lalu harus dapat kita pertahankan dan tingkatkan dengan harapan sampai dengan tahun 2023 dapat mendorong 30 juta unit UMKM onboarding,” tuturnya.

Teguh menegaskan, terkait komitmen pemerintah dalam menggunakan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut merupakan wujud komitmen konkret pemerintah untuk menyukseskan Gernas BBI.

Selain itu, komitmen tersebut juga didukung dengan diterbitkannya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan diterbitkannya SEB tersebut, Teguh mengimbau seluruh kepala daerah agar segera melakukan beberapa hal. Pertama, segera membentuk Tim P3DN paling lambat tiga bulan sejak SEB ditetapkan. Kedua, pemda agar mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk UMKM atau Koperasi. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa melalui e-Katalog dan Toko Daring.

(Puspen Kemendagri)

Terkait Minyak Goreng, Pemkab Lamtim Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat

WartaPramudya--Sukadana--Dalam rangka kesiapan Pemerintah mengamankan pasokan dan harga minyak goreng untuk menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan sebagai berharga minyak goreng curah dimasyarakat sebesar Rp14.000 perliter.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan memberikan subsidi, agar masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 perliter.

Untuk Harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian.

Selanjutnya Menteri Perdagangan juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Harga Eceran Tertinggi 

(HET) yang akan berlaku pada tanggal 16 Maret 2022.

Menanggapi Hal tersebut Bupati Lampung Timur M Dawam Rahardjo mendukung dan siap mengamankan program dari kementrian Perdagangan RI.

"Demi masyarakat Lampung timur kami siap mendukung dan mengamankan program tersebut," ujar Dawam, jumat (18-3-2022).

Dawam menambahkan, terkait kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa wakti lalu Pemerintah Daerah juga telah melakukan berbagai langkah nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

"Kami telah bekerja keras termasuk mendatangkan minyak goreng curah dibeberapa kecamatan yang ada di Lampung Timur," kata Dawam.

Peringatan HUT Provinsi Lampung Ke-58 Secara Virtual Dihadiri Dandim 0429/Lamtim

WartaPramudya--Lampung Timur, Komandan Kodim 0429/Lamtim Letnan Kolonel Czi. Indra Puji Triwanto, S.H menghadiri peringatan hari jadi Provinsi Lampung Ke-58 secara virtual, bertempat di DPRD Lamtim, Jum'at (18/3/2022).

Turut hadir Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, wakapolres Lamtim Kompol Leksan Ariyanto S.I.K, Sekdakab Lamtim M.Yusuf, Wakil Ketua DPRD Lamtim Ariyan Putra Marga, Pengadilan Negeri Sukadana Agus Safuan, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten dan Anggota DPRD Lamtim.

Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-58 Provinsi Lampung kali ini mengambil tema ”Bangkit Bersama Mewujudkan Lampung Berjaya".

Selain mendengarkan sambutan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam rangka peringatan HUT Provinsi Lampung Ke-58, DPRD Lamtim juga menggelar Paripurna.

Usai kegiatan Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi menyampaikan HUT Provinsi Lampung harapanya kedepan semakin berjaya,"khusunya Lampung Timur semoga semakin maju karena kita ketahui bahwa Bumei Tuwah Bepadan merupakan unggulan ke-5 penghasil padi di Provinsi Lampung", jelasnya.

Sementara itu, Dandim  0429/Lamtim Letkol Czi. Indra Puji Triwanto, S.H mewakili keluarga besar Kodim menyampaikan Dirgahayu Provinsi Lampung ke-58.

"Atas nama keluarga besar Kodim 0429/Lamtim kami mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Lampung Ke-58. Semoga dengan dukungan seluruh elemen masyarakat tema Bangkit Bersama Mewujudkan Lampung Berjaya akan terealisasi", ujar Dandim.

Pria Alumni Akmil 2002 yang lama berdinas di Pasukan Pengaman Presiden (Paspamres) ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga kamtibmas serta mendukung program pemerintah memutus Covid-19.

"Mari momentum peringatan kali ini untuk selalu bersama-sama menjaga Provinsi Lampung khususunya Lampung Timur agar tetap aman dan kondusif, serta selalu mendukung pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 supaya cepat berakhir dan pulih seperti sedia kala", pungkasnya.(tmsp)

Kemendagri Raih Peringkat Satu Kinerja Anggaran Terbaik Dua Tahun Berturut-Turut

 

WartaPramudya--Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil meraih penghargaan atas kinerja anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2021 dengan predikat sangat baik untuk kategori pagu sedang. Penghargaan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.02/2022 yang terbit pada 7 Maret 2022. 

Adapun Nilai Kinerja Anggaran yang berhasil dicapai Kemendagri sebesar 96,52. Nilai ini paling tinggi dibanding 16 kementerian/lembaga lainnya yang mendapatkan penghargaan dalam kategori pagu sedang. Capaian ini mencerminkan, bahwa Kemendagri mampu mempertanggungjawabkan secara profesional atas penggunaan anggaran yang dikelola secara efektif dan efisien, untuk menghasilkan capaian kinerja program serta kegiatan pada 2021.

Nilai Kinerja Anggaran merupakan gabungan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SmArt) dengan bobot 60 persen, serta nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dengan bobot 40 persen. Sementara itu, kementerian/lembaga yang diberikan penghargaan tersebut, merupakan mereka yang memperoleh nilai kinerja anggaran dalam kategori sangat baik, lebih dari 90,00.

Atas capaian prestasi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mengaku bangga. Dirinya mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada seluruh Pejabat Unit Kerja Eselon I lingkup Kemendagri atas capaian tersebut.

"Kami apresiasi atas prestasi ini untuk mempertahankan prestasi kinerja anggaran peringkat satu selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2020 dan 2021, yang sebelumnya pada tahun 2018 dan 2019 Kemendagri mendapatkan peringkat tiga atas kinerja anggaran tersebut," ungkap Suhajar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/3/2022).

Selain itu, Suhajar menuturkan, capaian ini tak lepas dari bimbingan dan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Bimbingan dan arahan itu dilakukan melalui pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara intensif serta berkala, terhadap capaian kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran kepada seluruh Unit Kerja Eselon I. Hal itu di antaranya berkaitan dengan pencapaian target kinerja output dan outcome, capaian realisasi anggaran, serta manfaat terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat.

Suhajar berharap, prestasi kinerja anggaran ini dapat dipertahankan kembali pada 2022. Selain itu, dirinya meminta Unit Kerja Eselon agar memaksimalkan kinerja pelaksanan program, kegiatan, dan anggaran secara benar, efektif, efisien, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Puspen Kemendagri)